PBB: Stop Perkosaan, Kekerasan, Pelecehan Terhadap Perempuan

PBB, New York (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, meminta semua pihak mengentikan perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, serta berbagai kekerasan lain terhadap perempuan.

Untuk memastikan "tidak ada toleransi" bagi tindakan kekerasan terhadap perempuan, Ban mengingatkan bahwa masyarakat harus berupaya menghindarkan laki-laki, terutama anak-anak dan remaja pria, untuk tidak tumbuh dengan kecenderungan melakukan kekerasan.


Seruan itu disampaikan Ban di Markas Besar PBB, New York, Rabu, dalam memperingati Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia".

Ia mengingatkan bahwa kekerasan terhadap wanita, anak-anak dan remaja perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan di tempat kerja dan sekolah, mengkhitan alat kelamin perempuan serta kekerasan seksual di situasi konflik bersenjatan.

"Kekerasan seperti ini terjadi di berbagai belahan dunia... Dan ditimbulkan terutama oleh pria. Ini adalah fakta," tegas Ban.

"Semua wanita, anak-anak dan remaja perempuan memiliki hak mendasar untuk hidup bebas dari kekerasan. Hak ini tertuang dalam hak-hak asasi dan hukum internasional," tambahnya.

Kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ujarnya, sangat perlu melibatkan anak-anak laki-laki dan remaja putera.

"Terlalu banyak pemuda yang pada masa pertumbuhannya dikelilingi dengan stereotip laki-laki yang sudah tidak bisa lagi diterima... Laki-laki yang lebih tua harus menjadi contoh untuk mengatakan TIDAK terhadap kekerasan (terhadap perempuan, red)" kata Ban.

Menurut Entitas PBB untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan, UN Women, saat ini 125 negara sudah mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur pengenaan hukuman terhadap para pelaku kekerasan dalam rumah tangga sementara 139 negara dan teritori di dunia juga menjamin kesetaraan jender antara perempuan dan laki-laki.

Namun demikian, UN Women mencatat perempuan masih terus menjadi korban kekerasan, yaitu diperkirakan enam dari 10 perempuan mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam hidup mereka.

Kekerasan yang mereka alami dilaporkan dilakukan terutama oleh suami atau pasangan mereka.

Sementara itu pada Sidang Komite III Majelis Umum PBB ke-66 yang berakhir Selasa (22/11) malam di Markas Besar PBB, New York, delegasi Indonesia berhasil menggolkan Resolusi PBB berjudul "Violence Against Migrant Workers".

Resolusi yang diprakarsai oleh Indonesia dan Filipina itu bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi dan diskriminasi di negara-negara tempat mereka bekerja.

Resolusi disahkan secara konsensus dan disponsori bersama oleh 54 negara dari berbagai kawasan, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.

Resolusi antara lain mendesak negara asal, transit dan tujuan para pekerja migran perempuan agar meratifikasi instrumen HAM internasional serta konvensi lainnya yang relevan terhadap isu migran.

Melalui resolusi tersebut, negara-negara juga meminta PBB melalui UN Women untuk mendukung upaya negara anggota dalam meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan pada tataran domestik maupun melalui kerjasama bilateral, kawasan dan internasional.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.