PBNU: Living law tidak sebatas hukum adat tapi kebiasaan keagamaan

Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Abu Rokhmad mengatakan agar hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak hanya terbatas soal hukum adat, namun mencakup pula kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.

“Harus diskusikan juga mengenai misalnya, kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan keagamaan itu juga perlu diperhatikan. Artinya living law itu tidak an sich mengenai hukum adat saja,” kata Abu dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “RUU KUHP: Wujud Keadilan Hukum Indonesia” dipantau di Jakarta, Senin.

Menurutnya, di dalam masyarakat terdapat banyak sekali khazanah living law. Sehingga, lanjut Abu, apabila RKUHP hanya membahas living law menyangkut hukum adat maka seolah-olah menghilangkan living law lainnya yang ada di masyarakat.

“Itu juga perlu menjadi catatan kita bersama agar RKUHP itu memberikan perhatian yang sama kepada living law yang ada di masyarakat kita,” ujarnya.

Terkait posisi peraturan daerah (Perda) dalam masyarakat dan kaitannya dengan pemberlakuan RKUHP ke depannya, Abu menyebut bahwa undang-undang memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Perda. Meski demikian, ia menilai bahwa Perda harus diakui pula sebagai satu produk hukum bila telah melalui proses pembahasan di DPRD.

“Meskipun nanti mungkin perlu harmonisasi sinkronisasi dan seterusnya,” katanya.

Ia kemudian meluruskan bahwa tidak ada yang disebut sebagai Perda syariah, melainkan yang ada ialah Perda yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan.

“Jadi sesuai konteks masing-masing daerah, kebutuhan-kebutuhannya seperti apa,” ucapnya.

Secara umum terkait dengan RKUHP, kata Abu, PBNU tidak hanya menaruh fokus pada 14 isu krusial saja, melainkan pada semua pasal dalam RKUHP. Ia pun berharap agar RKUHP yang menyisakan 14 isu krusial bisa segera disahkan.

“Sesungguhnya ini harus bisa dituntaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengapa? Dari pada yang tidak disepakati lebih banyak yang disepakati,” ujarnya.

Namun ia mengingatkan agar masukan-masukan dari masyarakat terhadap pasal-pasal krusial dalam RKUHP diserap pula oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya nanti tercipta KUHP yang khas milik Indonesia.

“Memang seberapa pun yang tidak setuju atau protes memang harus dilayani, dilayani oleh Pak Wamen (Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S Hiariej) ini untuk mendapatkan satu rumusan yang betul-betul masing-masing pihak menerima dengan baik,” kata Abu.

Sebelumnya pada diskusi tersebut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S Hiariej menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat digunakan hanya sebatas pada pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak diatur oleh RKUHP.

Ia menyebut hukum yang hidup dalam masyarakat terdapat empat ‘pagar’ untuk bisa diterapkan yakni harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, sesuai dengan hak asasi manusia (HAM), dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa berada di dunia.

“Jadi pagarnya banyak sekali. Tidak (bisa serta-merta diterapkan). Sebetulnya itu dituangkan dalam Perda hanya dalam konteks untuk mempositifkan hukum yang hidup dalam masyarakat ini,” kata pria yang akrab disapa Eddy itu.