PDI Perjuangan dan PKS Sepakat Perkuat Kerja Sama

Agus Rahmat, Eduward Ambarita
·Bacaan 4 menit

VIVA – PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sepakat membangun kerja sama dan gotong royong. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Hubungan kedua partai ini cukup mesra. Meskipun dalam pemerintahan, keduanya berbeda. PDI Perjuangan tentu sebagai partai pengusung utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara PKS adalah oposisi.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan gotong royong serta kebersamaan anak bangsa dalam berbagai situasi seperti pandemi COVID-19 saat ini, amat penting.

"Kami (PDIP dan PKS) sepakat jika kita harus membangun kerja sama di tengah pandemi COVID, seharusnya situasi ini mendorong kita semua untuk saling bergotong royong," kata Hasto, Selasa 27 April 2021.

Baca juga: Bertemu PDIP, PKS Puji Bung Karno dan Kedisiplinan Partai

Menurut Hasto, pandemi COVID-19 yang sudah berjalan satu tahun belakangan telah berdampak serius. Tidak hanya soal kesehatan tapi terhadap perekonomian rakyat di tingkat bawah.

Dipaparkan Hasto pada pertemuan dengan PKS di kantor DPP PDIP, pihaknya memantau terus keadaan di tingkat masyarakat akar rumput. Setiap hari, lanjutnya, atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, pengurus daerah wajib mengirim laporan terkait kondisi sosial di sekelilingnya.

"Itu bentuk komitmen kami. Setiap hari pengurus kami wajib mengirim laporan COVID yang disampaikan ke Ibu Mega," tutur Hasto.

Sementara Sekjen DPP PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, mengatakan banyak titik temu yang bisa dikerjasamakan dengan PDIP. Apalagi, banyak petinggi PKS yang juga mengagumi kepemimpinan bapak bangsa, Proklamator Soekarno.

"Kami sangat kagumi kepemimpinan Bung Karno. Ketua Fraksi datang khusus ke makam Imam Bukhori. Kalau kita dengar bukan main bagaimana cerita soal masjidnya di sana. Kami juga kagum. Kami ikut menjabarkan dan mencontoh kepemimpinan beliau," kata Habib Aboe.

Lebih lanjut, Habib Aboe mengatakan kerja sama dengan PDIP salah satunya menyangkut penanganan masalah kesehatan selama pandemi, dan bagaimana memulihkan perekonomian rakyat.

Ia juga merasa senang, kedatangannya disambut hangat dan terbuka. Terlebih banyak pengurus partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu ikut hadir dalam silaturahmi kali ini.

"Jadi memang bukan main-main. Sebagai parpol, kita dorong kebijakan percepat penanganan pandemi. Karenanya kita dukung percepatan vaksinasi," katanya.

Saat ini, pihaknya melihat bahwa situasi pandemi COVID-19 tetap sangat mengkhawatirkan dan menyeramkan. Banyak kasus positif dan kematian akibat virus ini. Aboe menegaskan, partainya mendukung upaya pemerintah menjalankan program vaksinasi dari berbagai sumber termasuk yang dikembangkan di Tanah Air.

Dalam kesempatan itu, PKS juga mendorong pemerintah terus meringankan beban ekonomi masyarakat lewat program insentif perpajakan. Dari insentif pajak penghasilan, hingga pengurangan atau penghentian pajak kendaraan roda dua.

Kedua partai juga sepakat, bakal banyak kerja sama lebih intim ke depannya, seperti yang sudah-sudah dilakukan sebelumnya.

"Banyak kepentingan kita yang sama bisa dilaksanakan di fraksi, banyak RUU yang kita bisa ada titik temu. Kerja sama ini cukup baik, dan bisa kita lanjutkan," kata Habib Aboe.

Menanggapi Habib Aboe, Hasto mengatakan, pihaknya juga memandang bahwa pajak adalah instrumen penting mewujudkan keadilan sosial. Hasto kepada Aboe dan pengurus PKS yang hadir, sepakat mode penganggaran negara baik pusat dan daerah, didasari prioritas dan semangat keadilan sosial.

Hasto memberi contoh, bahwa kader banteng yang duduk sebagai kepala daerah, terus diajarkan mengalokasikan APBD yang mana 70 persen untuk anggaran publik, dan sisanya belanja rutin seperti membiyai kepegawaian.

"Jadi politik alokasi dan distribusi anggaran sangat penting dijabarkan. Dan politik anggaran dalam perspektif Pancasila," kata Hasto.

"Apa yang disampaikan Sekjen PKS soal upaya mengatasi pandemi, mendorong pajak sebagai instrumen keadilan sosial, kami sependapat," sambungnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto, mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PKS, khususnya lewat pembahasan berbagai isu publik di parlemen.

Ada berbagai isu kerakyatan yang bisa dibahas bersama. Seperti keinginan melaksanakan pemilu lebih baik, ekonomi dan anggaran, hingga keprihatinan terhadap kondisi eksploitatif unilateral.

"Bila PKS siap bekerja sama dengan PDI Perjuangan untuk rakyat, kita setuju. Mekanisme bisa kita cari," kata Utut, yang juga Wasekjen PDIP.

Sementara Wakil Ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah, pertemuan dengan PKS kali ini tidak hanya bersifat simbolik dan seremonial belaka. Kedua partai bersepakat bekerja sama secara praktik untuk kemajuan bangsa dan bernegara.

"Tidak hanya di ruangan ini saja. Pada kesempatan ini, kami juga ucapkan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Dewan Syuro PKS (Untung Wahono)," kata Basarah yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri.

Di jajaran PDIP sendiri, dalam pertemuan, Hasto didampingi Wakil Bendahara Rudianto Tjen, dan Ketua DPP seperti Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Wiryanti Sukamdani, Hamka Haq, I Made Urip dan Sukur Nababan.

Hadir juga politisi muda PDIP Zuhairi Misrawi dan Kepala Sekretariat PDIP Yoseph Adhi Dharmo.

Selain itu, hadir pula kader PDIP yang duduk sebagai Ketua Komisi IV DPR Sudin, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka dan Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng.

Sementara itu dari PKS juga hadir Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua DPP Mardani Ali Sera, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, dan Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga Moh Rozaq Asyhari.