PDIP dan PKS Sepakat Bergotong Royong Atasi Dampak Pandemi Covid-19

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta PDIP dan PKS bersepakat untuk gotong-royong mengadapi krisis akibat pandemi covid-19.

Hal itu terungkap dalam silaturahmi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kedua partai di kantor pusat PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (27/4/2021).

"Kami sepakat jika kita harus membangun kerja sama di tengah pandemi covid, seharusnya situasi ini mendorong kita semua untuk saling bergotong royong," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dia menuturkan, PDIP terus memantau dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat. Bahkan, atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, pengurus daerah wajib mengirim laporan kondisi sosial kemasyarakat di wilayahnya masing-masing.

"Itu bentuk komitmen kami. Setiap hari pengurus kami wajib mengirim laporan covid yang disampaikan ke Ibu Mega," jelas Hasto.

Sementara, Sekjen DPP PKS, Habib Aboebakar Al Habsyi, mengatakan pihaknya merasa bisa banyak titik temu yang bisa dikerjasamakan dengan PDIP. Apalagi, banyak petinggi PKS yang juga mengagumi kepemimpinan Proklamator Soekarno.

Lebih lanjut, dia mengatakan kerja sama dengan PDIP salah satunya menyangkut kasus covid dan bagaimana memulihkan kondisi terdampak pandemi.

"Ini tantangan berat. Tapi kita juga tak mau seperti kejadian India," kata Habib Aboe.

Saat ini, pihaknya melihat bahwa situasi pandemi Covid-19 tetap sangat mengkhawatirkan dan menyeramkan. Banyak peningkatan terkonfirmasi mengarah pada positif dan kasus kematian.

"Jadi memang bukan main-main. Sebagai parpol, kita dorong kebijakan percepat penanganan pandemi. Karenanya kita dukung percepatan vaksinasi," kata Habib Aboe.

Dorong Peran Negara

PKS juga mendorong peran negara meringankan beban ekonomi masyarakat lewat program insentif perpajakan. Dari insentif pajak penghasilan, hingga pengurangan atau penghentian pajak kendaraan roda dua.

Baginya, concern kedua partai itu bisa ditindaklanjuti dengan dorongan politik bersama di Parlemen.

"Banyak kepentingan kita yang sama bisa dilaksanakan di fraksi, banyak RUU yang kita bisa ada titik temu. Kerja sama ini cukup baik, dan bisa kita lanjutkan," kata Habib Aboe.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya juga memandang bahwa pajak adalah instrumen penting mewujudkan keadilan sosial.

Di luar itu, PDIP juga mendorong agar penganggaran negara, baik oleh Pusat dan Daerah, berdasarkan platform keadilan sosial itu. Di PDIP, kader yang duduk sebagai kepala daerah diajarkan untuk membaginya dengan porsi 70 persen untuk anggaran publik, dan 30 persen untuk anggaran aparatur.

"Jadi politik alokasi dan distribusi anggaran sangat penting dijabarkan. Dan politik anggaran dalam perspektif Pancasila," kata Hasto.

"Apa yang disampaikan sekjen PKS soal upaya mengatasi pandemi, mendorong pajak sebagai instrumen keadilan sosial, kami sependapat," tegas Hasto.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PKS, khususnya lewat pembahasan berbagai isu publik di DPR. "Bila PKS siap bekerja sama dengan PDI Perjuangan untuk rakyat, kita setuju. Mekanisme bisa kita cari," kata Utut, yang juga Wasekjen PDIP.

Ada berbagai isu kerakyatan yang bisa dibahas bersama. Seperti keinginan melaksanakan pemilu lebih baik, ekonomi dan anggaran, hingga keprihatinan terhadap kondisi eksploitatif unilateral.

Wakil Ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan pihaknya berharap pertemuan dengan PKS tidak hanya bersifat simbolik serta seremonial. Sebab PDIP dan PKS, dengan ideologi Nasionalis dan Islam, tentunya bisa bekerjasama dalam praktek berbangsa dan bernegara.

"Tidak hanya di ruangan ini saja. Pada kesempatan ini, kami juga ucapkan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Dewan Syuro PKS," kata Basarah yang juga Ketua DPP PDIP.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: