PDIP Protes Pembagian Kartu BLSM

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menyesalkan langkah pemerintah yang sudah membagi-bagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. "Harusnya program kompensasi kepada rakyat yang akan terkena dampak kenaikan BBM itu dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan," kata Pramono di ruang kerjanya, Selasa, 11 Juni 2013.

Menurut Pramono, sebelum membagi kartu, pemerintah harus menunggu dulu hasil pembahasan anggarannya di Dewan. Saat ini, alokasi dana untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) baru disetujui di tingkat komisi. Pembahasan masih dilanjutkan di Badan Anggaran dan memerlukan pengesahan di paripurna DPR.

Pramono khawatir, pemerintah akan kerepotan bila anggaran BLSM ternyata tak jadi disetujui DPR. Dia juga mempertanyakan sumber anggaran  pemerintah untuk sosialisasi dan pembagian kartu tersebut. "Dari mana sumber asal pendanaannya di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), itu kan harus ada?"

Dana kompensasi BBM ini memang belum dianggarkan dalam APBN 2013. Pemerintah bersama DPR kini tengah membahas pengalokasian dana kompensasi ini. Pekan lalu, persetujuan anggaran baru disepakati di tingkat  Komisi Sosial DPR dengan total anggaran Rp 12 triliun. APBN Perubahan 2013  kemungkinan baru akan disahkan pekan depan. 

Pembagian KPS ini kemarin dilakukan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Ia membagikan KPS di Jalan Pertanian Utara RT 12 RW 01 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumat pekan lalu, kartu yang sama juga dibagikan di Denpasar, Semarang, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Medan, Yogyakarta, Bandung, Ambon,  dan Jayapura.

Kartu ini akan dibagikan pada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin atau mencakup 63 juta jiwa. Pembagian dilakukan melalui kantor pos. "Kartu akan digunakan untuk mendapatkan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, dan BLSM."

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terhangat

Anak Soeharto Caleg Nomor 1 dari Golkar Yogyakarta

Ketua Golkar DIY Rela Jadi Caleg Nomor Dua

Tifatul Jelaskan Kenaikan BBM ke Majelis Syuro PKS  

TOPIK Terhangat

Priyo Budi Santoso | Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas | Cinta Soeharto Bangkit? | Pemukulan Pramugari

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.