PDIP Putuskan Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

Jakarta (ANTARA) - PDI Perjuangan memutuskan menolak usul kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diwacanakan pemerintah akan diberlakukan pada 1 April 2012.

"PDI Perjuangan memiliki tiga opsi soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yakni pembatasan BBM bersubsidi, menaikkan harga BBM, serta tidak menaikkan harga BBM," kata Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri usai memberikan arahan kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Rapat pleno Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dipimpin oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Puan Maharani, dan dihadiri antara lain Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta mantan Ketua DPP PDI Perjuangan Kwik Kian Gie.

Menurut Megawati, PDI Perjuangan telah melakukan telaah secara profesional dan mendalam terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sejak tiga bulan lalu.

Dari telaah tersebut, menurut Megawati, PDI Perjuangan menetapkan tiga opsi dalam menyikapi rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Ketiga opsi tersebut, yakni opsi pertama dan kedua sesuai dengan opsi pemerintah yakni membatasi BBM bersubsidi dan menaikkan harga BBM. Sedangkan opsi ketiga merupakan hasil pemikiran PDI Perjuangan yakni tidak menaikkan harga BBM bersubsisi," katanya.

Pada rapat pleno Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Selasa ini, kata dia, disampaikan presentasi dari pakar keuangan yang juga kader PDI Perjuangan yakni Kwik Kian Gie.

"Dari presentasi yang disampaikan Pak Kwiek, berdasarkan hasil telaah, dan berdasarkan sejumlah pertimbangan, akhirnya PDI Perjuangan memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi," katanya.

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Pramono Anung menyatakan, pada prinsipnya PDI Perjuangan bisa memahami rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang diwacanakan pemerintah, karena ada kenaikan harga minyak mentah dunia.

Namun solusi dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, kata dia, pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan tunai langsung masyarakat (BLTM) yang sarat politis.

"Kompensasi ini akan memberikan pencitaraan terhadap partai politik pemerintah," katanya.

Menurut dia, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi hendaknya kompensasinya adalah perbaikan infrastruktur maupun perbaikan pelayanan kesehatan maupun kemudahan akses pendidikan kepada rakyat miskin.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.