PDIP Tegaskan Tak Akan Menggunakan Politik Bansos untuk Meraih Kekuasaan

·Bacaan 2 menit
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik & Keamanan Tingkat Nasional di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Kamis (3/5). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, soal peluang Prabowo diusung PDIP di Pilpres 2024. Diketahui, hal itu terkait dengan Perjanjian Batu Tulis di antara kedua partai tersebut pada Pilpres 2009.

"Prasasti Batu Tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo dan Megawati, ya pemilu itu sudah selesai di 2009. Sehingga syarat menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti tidak bisa diwujudkan," kata Hasto dalam webinar yang digelar lembaga Para Syndicate di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Tanggapan Hasto soal Pemilu 2009 justru berlanjut soal gugatan kemenangan Partai Demokrat (PD) yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyoni atau SBY pada 2004 dan 2009. Menurut Hasto kemenangan SBY kala itu dianggap penuh manipulasi.

"Saya mendengar dari internal Demokrat sendiri terkait kecurangan Pemilu 2004 dan 2009, dan bagaimana pada tahun 2009 saya jadi saksi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) itu dilakukan, bagaimana politik bansos itu dilakukan sehingga ada pihak yang menjuluki Pak SBY itu Bapak Bansos Indonesia," ungkap Hasto.

Dia menjelaskan, pernyataannya berbasis penelitian Marcus Mietzner yang menganalisa Pemilu 2009. Penelitian itu menunjukkan, pada periode Juni 2008-April 2009 ada dana USD 2 miliar yang dipakai untuk politik bansos.

"Ini dilakukan karena meniru strategi Thaksin Shinawatra di Thailand. Politik populisme yang kemudian menyandera APBN," kata Hasto.

Dia meyakini, cara itu yang ditiru oleh seluruh kepala daerah, yakni bagaimana berlomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral. Tapi hal itu justru mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang.

"Bagaimana politik kekuasan juga dipakai, bagaimana politik elektoral menggunakan dana besar sehingga terjadi kasus Century dan sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu," wanti Hasto.

Dia mendorong, kekuasaan politik seharusnya diperoleh dengan cara benar. Hasto percaya, jika kekuasaan tidak diperoleh secara benar maka akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin.

Berbeda Cara Berpolitik

Hasto juga mengatakan, dengan adanya sejarah politik di masa lalu, maka PDI Perjuangan akan sangat sulit berkoalisi dengan partai seperti Partai Demokrat yang memakai basis politik elektoral.

"Begitu pun dengan PKS, PDIP disebutnya memiliki perbedaan platform ideologi sehingga sulit untuk berjalan dalam sebuah wadah koalisi," jelas Hasto.

Namun demikian, Hasto mengaku, dialog dengan Demokrat dan PKS tetap bisa dilakukan, mengingat dialog merupakan bagian dari budaya bangsa.

"Saya juga beberapa juga beberapa kali berdialog dengan Partai Gelora, khususnya dengan Fahri (Hamzah)," Hasto mencontohkan.

Hasto mengaku, sejauh ini kerja sama PDI Perjuangan dalam kerangka 2024 akan dibangun atas basis historis dan ideologis itu. Dia mencontohkan, bersama PAN yang memiliki basis utama di Muhammadiyah; dengan PKB dan PPP yang memiliki basis di NU; dan dengan Gerindra dan Golkar yang memiliki basis sebagai Partai Kekaryaan.

"Jadi semuanya memiliki basis ideologis, kesamaan platform, historis dan memerkuat fungsi elektoral," Hasto menandasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel