PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jabar

Jakarta (ANTARA) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak hasil penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat karena menemukan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu.

"Kami menyatakan PDIP menolak apapun hasil penghitungan suara dari Pilkada Jabar karena kami menemukan indikasi kecurangan selama pelaksanaan pilkada," kata Ketua Tim Pemenangan PDIP untuk Pilkada Jabar TB Hasanuddin di Jakarta, Jumat.

Hasanuddin mengatakan tim sukses pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki sudah mengumpulkan bukti dan data keganjilan dan dugaan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada Jabar tersebut.

"Banyak keganjilan yang terjadi dan kami sudah kumpulkan data-data bukti dugaan kecurangan yang terjadi di 26 kabupaten dan kota," ujarnya.

Dia juga mengkritisi adanya kelalaian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat yang dianggap sebagai upaya yang dapat merugikan pasangan kandidat tertentu.

Bentuk kelalaian KPUD Jabar itu salah satunya adalah tidak adanya surat pemberitahuan kepada pihak pabrik agar tidak mempekerjakan para buruh pabrik pada hari pemilihan 24 Februari lalu.

"Padahal, jauh-jauh hari kami sudah sampaikan ke KPUD di Bekasi dan Karawang kalau ada pabrik yang masuk kerja pada hari Minggu dan membuat pekerja tidak bisa ikut mencoblos. KPUD sudah sampaikan ke gubernur tapi tidak disampaikan ke pihak pabrik sehingga ratusan ribu karyawan tidak bisa ikut memilih," jelasnya.

Bentuk kelalaian lainnya dari KPUD, kata dia, yaitu tidak adanya TPS keliling di banyak rumah sakit yang mengakibatkan puluhan ribu pasien kehilangan hak untuk memilih dalam Pilkada Jabar.

"Dalam hal ini, kesiapan KPUD sangat minim sehingga mencederai semangat demokrasi dan hak warga Jabar untuk menyalurkan suara. Selain itu, tim kami juga menemukan beberapa orang diancam untuk memilih pasangan tertentu," katanya.

Hal lain yang menyebabkan PDIP menolak hasil Pilkada Jabar adalah dugaan calon gubernur petahana memakai pengaruh kekuasaan dan jabatannya dalam meraih suara, salah satunya dengan penggunaan politik uang.

"APBD seharusnya baru akan dicairkan oleh pemerintah setelah pilkada, namun di dalam pelaksanaannya SPM (Surat Pemerintah Membayar) untuk memfasilitasi desa dalam bentuk bansos dan lainnya sudah dikeluarkan pada 13 hingga 23 Februari dengan jumlah bantuan Rp15 juta dari dana non-APBD dan dari APBD sebesar Rp100 juta per desa," jelasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran tim sukses PDIP, warga dari 1.230 desa di Jawa Barat telah mengakui bahwa desa tersebut menerima uang bantuan dari calon gubernur petahana selama masa kampanye Pilkada Jabar.

Oleh karena itu, Hasanuddin mengatakan bahwa PDIP, khususnya tim sukses pasangan Rieke dan Teten, akan menempuh jalur hukum untuk menyatakan penolakan terhadap hasil penghitungan suara Pilkada Jabar tersebut.

"Kemungkinan besar kami akan menggugat pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diadakan pengadilan ajudikasi atas hasil pilkada ini," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan ada indikasi kecurangan dalam Pilkada Jabar 2013.

"Pilkada Jawa Barat memang berjalan baik. Namun, saya melihat adanya indikasi-indikasi di lapangan, yaitu kemungkinan terjadinya kecurangan," ujar Megawati ketika ditemui di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Rabu (27/2).

Menurut dia, pada dasarnya kecurangan-kecurangan seperti penggunaan politik uang dalam suatu pemilu akan membuat demokrasi menjadi timpang karena politik uang membuat orang-orang yang layak menjadi pemimpin ataupun wakil rakyat justru tersingkir.

Selain itu, kata Megawati, dampak lain dari permainan politik uang adalah proses pemberantasan korupsi di Tanah Air akan semakin sulit dilaksanakan.

"Kita katanya sedang ingin memberantas korupsi sampai tuntas, sedangkan di lapangan hal-hal seperti itu masih terus dibiarkan," ujarnya.

Oleh karena itu, Megawati berharap KPU dapat membongkar praktik-praktik kotor yang dianggap kerap terjadi dalam pemilihan umum. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.