Pedagang Warteg Tolak Beli LPG 3 Kg Pakai KTP: Di Agen Tak Bisa Ngutang

Merdeka.com - Merdeka.com - Pedagang Warung Tegal (Warteg) di DKI Jakarta menolak rencana pemerintah untuk membatasi penjualan Liquefied Petroleum Gas atau gas LPG 3 Kg (kilogram) dengan menunjukkan KTP. Sebab, dengan pembelian menggunakan KTP harus di agen resmi dan para pembeli nantinya tidak bisa mengutang layaknya di warung kelontong.

"Kami tidak setuju dengan cara beli LPG 3 Kg dengan KTP. Karena di agen LPG tidak boleh ngutang," ujar Ketua Koordinator Warung Tegal (Warteg) Nusantara, Mukroni saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Kamis (19/1).

Selain itu, Mukroni khawatir penjualan LPG 3 Kg dengan menunjukkan KTP juga akan mengatur batasan pembelian dalam satu hari. Sehingga, dirinya tidak leluasa menggunakan tabung gas melon untuk melakukan aktivitas memasak.

"Kami terus terang menolak kalau ada pembatasan yang dampaknya mempersulit kami untuk mendapatkan LPG 3 kilo itu," ucap Mukroni.

Mukroni menerangkan, saat ini, pelaku usaha kuliner tengah dibebani atas kenaikan berbagai bahan pangan sejak periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Kondisi ini diperparah dengan daya beli masyarakat yang belum pulih akibat pandemi Covid-19.

"Kami masih kesulitan mulai dari harga-harga komoditas yang naik hingga pemerintah berencana lakukan pembatasan (LPG 3 Kg) tersebut," ujar Mukroni.

Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah mau mengevaluasi kebijakan pembelian LPG 3 Kg dengan menunjukkan KTP. Mengingat penerapan kebijakan tersebut akan berdampak buruk bagi pelaku usaha kuliner, termasuk warteg.

"Pemerintah tidak usah bongkar pasang yang bisa menyulitkan mekanisme kami untuk mendapatkan LPG 3 Kg," ucap Mukroni. [idr]