Pegawai KPK Minta Ombudsman Periksa Firli Bahuri Cs Terkait TWK

·Bacaan 2 menit

VIVA – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didampingi kuasa hukum dari Tim Advokasi Penyelamatan KPK mengadukan soal dugaan maladministrasi atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), ke Ombudsman RI, Rabu, 19 Mei 2021.

TWK bagi pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN tersebut, diselenggarakan pada Maret 2021 dan diumumkan pada 7 Mei 2021.

Dalam laporan itu disebutkan, TWK yang disebut-sebut digagas oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu dinilai sarat pelanggaran hukum dan undang-undang. Sehingga merugikan hak 75 pegawai KPK dan agenda pemberantasan korupsi. Apalagi 75 orang pegawai yang sebelumnya dinonaktifkan oleh Firli karena tak lulus TWK, saat ini sebagiannya sedang menangani perkara besar di komisi antirasuah itu.

Baca juga: Detik-Detik Jenazah Mental dari Ambulans Buntut Dihantam Mobil Box

"Pengaduan ini diterima oleh Ketua Ombudsman dan 2 komisioner," kata perwakilan pegawai KPK, Sujanarko, Rabu, 19 Mei 2021.

Lebih jauh Sujanarko menjelaskan, alasan pihaknya mengadukan masalah tersebut ke Ombudsman RI. Pertama, kata dia, karena pimpinan KPK menambahkan metode alih status pegawai KPK, bukan hanya melalui pengangkatan tetapi juga melalui pengujian. Padahal, tekan Sujanarko, keduanya bertolak belakang dan masing-masing metode memiliki implikasi hukum dan anggaran yang berbeda.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak merinci metode pengujian tes wawaasan kebangsaan sehingga bertentangan dengan prisnip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

"Kedua, pimpinan KPK membuat sendiri kewenangan untuk menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan yang tidak diatur dam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU 19 tahun 2019 tentang KPK dan PP 41 tahun 2020 tentang Alih Status Pegawai KPK," jelas Sujanarko.

Ketiga, lanjut dia, pimpinan KPK melibatkan lembaga lain, melaksanakan TWK untuk tujuan selain alih status pegawai KPK.

“Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) PP 41/2020 dan Pasal 18 dan 19 Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021,” ujarnya.

Keempat, pimpinan KPK menggunakan metode pengujian melalui TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK. Padahal tidak ada ketentuan dala Peraturan KPK 1 tahun 2021 yang menyatakan demikian.

Kelima, sambung Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK ini, Pegawai KPK membuat dan menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan selesai.

"Keenam, pimpinan KPK menambahkan sendiri konsekuensi dari tes wawasan kebangsaan sehingga melampaui kewenangannya. Bertentangan dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVUU/2019," ungkapnya.

Untuk itu, kata Sujanarko, Tim advokasi dan pegawai KPK meminta Ombudsman RI untuk memeriksa Firli Bahuri dan 4 pimpinan lainnya atas kebijakan TWK yang diduga bertentangan dengan UUD 45, UU Ombudsman, UU Pelayanan Publik, UU ASN dan UU KPK.

Kemudian, Tim juga meminta Ombudsman menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang menyatakan Firli Bahuri dan Komisioner KPK terbukti melakukan maladministrasi.

"Mengeluarkan rekomendasi agar pegawai-pegawai KPK dipekerjakan kembali pada posisi semula dan memberikan sanksi bagi Firili Bahuri dkk dalam hal KPK tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman RI tersebut," kata Sujanarko.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel