Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Firli Bahuri Tunda Pelantikan sebagai ASN

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menuliskan surat terbuka kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Mereka medesak Firli untuk tidak menggelar pelantikan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum seluruh pegawai dapat diangkat tanpa terkecuali.

"Kami telah meminta Pimpinan KPK untuk setidaknya menunda proses pelantikan yang rencana dilakukan 1 Juni 2021, sampai dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan status kami menjadi ASN diselesaikan," demikian isi surat Pegawai Tetap KPK yang diterima Liputan6.com, Sabtu (29/5/2021).

"Namun, sampai dengan saat ini permohonan kami tidak diperhatikan oleh Pimpinan KPK," imbuh mereka.

Pegawai Tetap KPK pun berharap, dengan adanya surat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi bisa memberikan perintah kepada Pimpinan KPK.

Pertama, agar seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK selaku keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat beralih status kepegawaiannya menjadi ASN.

"Kedua, agar Presiden dapat memerintahkan penundaan pelantikan kami sebagai pegawai tetap KPK menjadi ASN," tegas mereka.

"Hal itu sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019, penundaan ini sampai dengan diselesaikannya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses peralihan kami sebagai ASN," tutup surat tersebut.

Polemik Alih Pegawai KPK

Sebagai informasi, surat ini disampaikan dalam rangka pernyataan sikap terkait dinamika Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berakibat diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 Tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat atau TMS dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 7 Mei 2021.

Saksikan video pilihan di bawah ini: