Pejabat China dukung seruan 'reformasi' peradilan Hong Kong

·Bacaan 2 menit

Hong Kong (AFP) - Seorang pejabat senior China pada Selasa mendukung seruan "reformasi" peradilan Hong Kong, dalam pidato yang menunjukkan tekad Beijing untuk menegaskan lebih banyak kendali atas sistem hukum independen wilayah tersebut.

Hong Kong semi-otonom mempertahankan sebagian besar keberhasilannya pada sistem hukum common law yang transparan dan dihormati secara internasional, yang sangat kontras dengan pengadilan suram yang dikendalikan partai di China yang otoriter.

Namun setelah beberapa bulan protes pro-demokrasi tahun lalu, Beijing menindak tegas perbedaan pendapat dan meningkatkan pengawasan langsung di wilayah tersebut.

Pada Selasa seorang pejabat veteran yang bertanggung jawab atas kebijakan Beijing terhadap Hong Kong mengatakan sudah waktunya untuk memeriksa kembali bagaimana peradilan berjalan.

"Bahkan di negara-negara Barat, sistem peradilan harus menyesuaikan dengan waktu dan melakukan reformasi secara terus-menerus," kata Zhang Xiaoming, wakil kepala Kantor Urusan Macau dan Hong Kong, dalam pidato yang memperingati 30 tahun konstitusi mini Hong Kong.

"Ini tidak mempengaruhi independensi peradilan," ucapnya.

Zhang tidak membeberkan secara spesifik tentang langkah apa yang harus diambil oleh reformasi tersebut.

Namun, ia menyebut Henry Litton, pensiunan hakim senior yang telah menulis banyak kolom kritikan terhadap peradilan Hong Kong dalam beberapa bulan terakhir.

"Suara rasional dari seseorang di dalam kebijakan harus dihargai oleh seluruh masyarakat, khususnya peradilan dan komunitas hukum," kata Zhang.

Litton, yang bertugas di Pengadilan Banding Terakhir Hong Kong sejak 1997 - 2015, disanjung oleh media pemerintah Beijing sebagai suara yang menyerukan perombakan sistem peradilan wilayah tersebut.

Dia begitu kritis terhadap satu putusan selama protes tahun lalu, saat hakim senior membatalkan perintah pelarangan masker, serta tinjauan yudisial lainnya oleh pendukung demokrasi.

Dia juga menyeru para hakim Hong Kong agar "mendapatkan kembali kepercayaan Beijing" dan mengklaim pengadilan "telah menundukkan kepentingan bersama untuk pernyataan hak pribadi".

Puluhan pembebasan demonstran, yang kerap disertai dengan kritik pengadilan terhadap polisi, memicu maraknya reaksi dari loyalis Beijing.

Pembela sistem hukum Hong Kong menepis bahwa pengadilan hanya melakukan tugasnya.

Beijing secara dramatis mengubah hubungannya dengan Hong Kong sejak aksi protes tahun lalu.

Beijing juga menumbangkan judicial firewall di antara keduanya, memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri atas kasus keamanan nasional yang sangat serius dan memungkinkan layanan keamanannya beroperasi secara terbuka di wilayah tersebut untuk pertama kalinya.

Pekan lalu otoritas Hong Kong mengeluarkan empat anggota parlemen setelah lembaga pembuat UU China mengatakan bahwa setiap legislator yang dianggap mengancam keamanan nasional dapat dipecat tanpa melalui pengadilan.

Sebagai respons, 15 anggota parlemen pro-demokrasi lainnya mengundurkan diri secara massal, sehingga badan legislatif tersebut menjadi kumpulan para loyalis Beijing.

Dalam pidato pada Selasa Zhang memuji pemecatan legislator tersebut.

"Aturan patriot, pemecah masalah anti-China adalah sebuah aturan politik ... Kini juga menjadi norma hukum," katanya.