Pejabat FBI: Rusia ingin melihat AS tercerai berai

WASHINGTON (AP) - Rusia ingin menyaksikan orang Amerika "tercerai berai" saat warga Amerika Serikat beriap menggelar pemilu, seorang pejabat FBI memperingatkan Senin.

David Porter, asisten kepala seksi dengan Satuan Tugas Pengaruh Luar Negeri FBI, menuduh Rusia melakukan operasi tidak sah yang bertujuan menyebarkan disinformasi, mengeksploitasi garis perpecahan di masyarakat dan menabur keraguan tentang integritas pemilu AS dan kemampuan para pemimpinnya untuk memerintah secara efektif.

Porter berbicara di sebuah konferensi keamanan pemilihan umum di Capitol Hill hanya beberapa hari setelah masukan yang saling bertentangan muncul dari pengarahan tertutup yang diberikan pejabat intelijen kepada anggota parlemen DPR tentang ancaman dari Rusia dan negara-negara lain dalam pemilihan 2020. Pengarahan itu memusatkan perhatian pada kemungkinan bahwa Rusia dapat bekerja untuk membantu pemilihan kembali Presiden Donald Trump. Saingan Trump dari Demokrat Senator Bernie Sanders mengatakan pejabat intelijen mengatakan kepadanya bahwa Rusia juga ingin mendorong pencalonannya.

Porter tidak menyebut briefing itu atau apakah Rusia memiliki preferensi untuk kandidat tertentu. Namun dia mengatakan Rusia umumnya terlibat dalam "konfrontasi informasi" yang bertujuan mengaburkan fakta dari fiksi, mengikis kepercayaan warga Amerika terhadap lembaga-lembaga demokratis dan mendorong perpecahan ke dalam garis fraktur masyarakat.

"Tujuan utamanya bukan untuk membuat versi kebenaran tertentu tetapi untuk mengaburkan kebenaran dan mengikis kemampuan kita untuk menemukannya, menciptakan sentimen bahwa tidak ada sumber narasi atau berita yang dapat dipercaya sama sekali," kata Porter.

FBI membentuk Satuan Tugas Pengaruh Asing setelah campur tangan yang meluas oleh Rusia dalam kampanye presiden 2016. Gugus tugas itu awalnya dimaksudkan untuk fokus terutama pada Rusia, tetapi juga berfungsi untuk melawan operasi pengaruh - termasuk peretasan dan metode yang lebih rahasia - dari musuh termasuk China, Korea Utara dan Iran.

Para pejabat AS melihat China sebagai ancaman agresif, terutama ketika menyangkut spionase dan pencurian kekayaan intelektual, tetapi Porter mengatakan tujuan Beijing adalah bukan menabur kekacauan umum di AS dan lebih banyak tentang mempromosikan dan mengembangkan citra ekonominya sendiri di dunia.

"Sederhananya, di ruang ini, Rusia ingin melihat kita tercerai berai, sementara tampaknya China lebih suka mengelola penurunan ekonomi bertahap kita selama beberapa generasi," kata Porter.

Para pejabat intelijen belum mengomentari secara terbuka tentang briefing 13 Februari yang diberikan kepada anggota Komite Intelijen DPR. Seorang pejabat intelijen mengatakan anggota parlemen tidak diberi tahu bahwa Rusia bekerja langsung untuk membantu Trump. Tetapi orang lain yang mengetahui pertemuan itu mengatakan mereka diberitahu bahwa Kremlin ingin membantu pencalonan Trump. Orang-orang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas briefing rahasia itu.

Carrie Cordero, mantan pengacara keamanan nasional Departemen Kehakiman, menyesalkan kurangnya informasi publik tentang briefing itu dan laporan intelijen yang mendasarinya, terutama karena laporan Komite Intelijen Senat baru-baru ini yang menyalahkan pemerintahan Obama karena tidak cukup transparan tentang campur tangan pemilu Rusia menjelang pemilu presiden 2016..

Dia mengatakan masih belum jelas dari pemberitaan media tepatnya pesan apa yang disampaikan kepada komite.

"Apa yang benar-benar saya dorong adalah bahwa pemerintah lebih membuka informasi yang lebih mengindikasikan ancaman pemilu saat ini," kata Cordero.

Pembicara lain di simposium, yang sponsornya termasuk Pusat Demokrasi dan Teknologi dan Penn State Dickinson Law, fokus pada lebih banyak ancaman domestik terhadap keamanan pemilu.

Lawrence Norden, direktur Program Reformasi Pemilu di Brennan Center for Justice, mengatakan dia khawatir bahwa tidak ada peraturan federal yang mengatur vendor yang memasok infrastruktur pemilihan lokal.

"Saya pikir ini adalah kelemahan nyata memasuki tahun 2020, dan solusi seperti biasa dalam pemilihan adalah berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk," kata Norden.

Sementara itu, Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer dari New York, bersama dengan tokoh Demokrat Senator Sherrod Brown dari Ohio dan Robert Menendez dari New Jersey, mengirim surat pada hari Senin kepada Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menlu Mike Pompeo mendesak sanksi untuk "semua yang diputus bertanggug jawab pada campur tangan pemilu yang sedang berlangsung," termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.