Pejabat Kemendag Tersangka Ekspor CPO, Kejagung: Tak Cek Stok Minyak Goreng Nasional

·Bacaan 3 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Febrie Adriansyah mengungkap faktor pelanggaran berujung Dirjen Daglu Indrasari Wisnu Wardhana atau IWW terseret kasus tersangka korupsi izin fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya termasuk minyak goreng.

Ketika aturan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 terkait pemberian izin ekspor CPO bagi perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan ada kecenderungan terjadi praktik manipulasi.

"Ketika izin ekspor yang yang diloloskan tersebut pada kenyataannya DMO tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan seluruh syarat yang diajukan ada tindakan manipulasi," kata Febrie saat jumpa pers, Jumat (22/4).

Dimana, seharusnya izin ekspor Minyak CPO diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi syarat penjualan dalam negeri DMO (Domestic Market Obligation) sebesar 30 persen dari total ekspor. Namun pada praktiknya ada perusahaan yang tidak sesuai dan berimbas kelangkaan minyak goreng.

Karena adanya kesalahan tersebut, telah menjadi dasar terseretnya Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Karena sebagai pejabat yang memiliki kewenangan tidak melakukan pengecekan.

"Sehingga memang kenapa IWW ditetapkan, bukan pembiaran. Tetapi ketika diberikan izin ekspor, IWW dapat kita pastikan tidak melakukan pengecekan tapi atau dari barbuk lain bahwa kewajiban ini tidak terpenuhi kira-kira seperti itu," ujarnya.

"Jadi IWW ditetapkan tersangka karena memang pejabat yang paling punya kewenangan untuk meneliti ekspor tersebut," sambungnya.

Padahal, Febrie mengatakan jika seharusnya izin ekspor minyak CPO diberikan kepada perusahaan yang telah menuntaskan syarat DMO sebesar 30 persen. Maupun ketika syarat DMO masih 20 persen sebelum dinaikan dengan aturan terbaru.

Namun, dari barang bukti yang sudah dimiliki penyidik, tiga perusahaan yang telah ditetapkan tersangka yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SM, dan General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas PTS, tidak sesuai.

"Salah itu diizinkan ketika itu memang diizinkan apabila itu sudah terpenuhi 20 persen. Kenyataan itu diizinkan memang faktanya (sejak awal) tidak terpenuhi," sebutnya.

Adapun terkait bukti kongkalikong, antara para tersangka swasta dengan Indrasari Wisnu Wardhana belum bisa dibeberkan ke publik, karena hal itu masih dalam kepentingan penyidikan.

"Ini masih dalam proses penyidikan kita belum bisa sampaikan apa yang menjadi kerjasama antara pihak pemohon. Tetapi tentunya penyidik sudah menetapkan dengan objek pemeriksaan masalah ekspor dan kewajiban DMO penyidik sudah punya alat barbuk," katanya.

"Mengenai siapakah nanti dalam proses ini yang mengetahui atas tindakan kesengajaan izin ekspor kebutuhan domestik ini, proses sebagaimana Jaksa Agung sampaikan siapapun yang terkait disini akan kita lakukan pemeriksaan," tambahnya.

Ada 4 Tersangka

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka dalam kasus ekspor minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag).

"Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4).

Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrashari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Menurut Burhanuddin, ketiganya tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrashari agar mengantongi izin ekspor CPO.

"Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor," jelas dia. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel