Pekerja Tolak UMP Hanya Naik Rp27 Ribu, Gubernur Sumsel Belum Bersedia Tanda Tangan

Merdeka.com - Merdeka.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan 2023 direncanakan naik Rp27.113 atau sekitar 0,86 persen dari tahun 2022. Kaum buruh menolak angka kenaikan itu karena dinilai terlalu kecil.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan, dirinya belum bersedia menandatangani draf UMP yang dibahas Disnakertrans bersama pengusaha itu. Dia menilai masih ada waktu untuk membahasnya kembali mengingat ada penolakan dari pekerja.

"Belum saya tanda tangani karena masih ada kemungkinan-kemungkinan. Artinya ada ruang untuk dibicarakan dengan asosiasi pengusaha. Saya akan terbuka dan siap berdiskusi terkait masalah ini," ungkap Deru, Jumat (18/11).

UMP seyogianya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Tetapi PP itu ditentang kalangan buruh sehingga pemerintah daerah mesti mengambil kebijakan yang adil dengan mengakomodir kepentingan buruh dan pengusaha.

"Pengusaha ini juga baru bangkit akibat pandemi, nggak tutup saja sudah bersyukur. Tapi diakomodir juga hidup layak pekerja," kata dia.

"Masih ada ruang terbuka sampai 21 November nanti. Insyaallah semua terjaga, pengusaha terjaga, buruh juga terjaga," sambungnya.

Buruh Ingin Kenaikan 13 Persen

Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (Nikeuba) Palembang Hermawan menyatakan menolak kenaikan UMP 2023 hanya 0,86 persen menjadi Rp3.171.559. Menurutnya, upah layak saat ini naik 13 persen dari 2022 atau menjadi Rp3.553.223.

"Kenaikan 13 persen ini sudah sangat relevan dengan kebutuhan. Terlebih pasca kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga seluruh barang pokok. Semoga Gubernur Sumsel dapat memberikan kebijakan yang sesuai," ucapnya.

Dia menjelaskan, angka 13 persen mengacu data regional dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan inflasi 6,7 persen. Adapun penerapan penghitungan kenaikan UMP menggunakan skema PP Nomor 36 Tahun 2021 dinilai tak relevan untuk menjadi acuan. Sebab, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 tanggal 25 November 2021.

"Perhitungan kenaikan UMP akan mengacu pada aturan sebelumnya, yakni PP 78/l Tahun 2015 tentang pengupahan yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun berjalan," tegasnya.

[yan]