Pelanggaran Pajak juga Dilakukan Wajib Pajak

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Merdeka.com
    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    MERDEKA.COM. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, sejak Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, armada perikanan nasional justru bertumpuk di perairan kepulauan. …

INILAH.COM, Jakarta - Dalam pengusutan kasus penggelapan pajak,  wajib pajak (WP) yang 'nakal' harus ditindak, bukan hanya terfokus pada oknum pegawai pajak saja.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan dengan adanya penindakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak maka akan memberikan efek jera dan mengurangi pengaruh negatif bagi kinerja pegawai Ditjen Pajak.

"Tapi kami juga ingin supaya jangan hanya oknum di pajak pemda dan pusat saja, tetapi wajib pajak yang melakukan kegiatan-kegiatan mempengaruhi petugas pajak itu juga harus ditindak," ungkapnya di Gedung DPR, Selasa (13/3/2012).

"Karena kita menginginkan agar wajib pajak yang tidak beretika dan mempengaruhi pegawai-pegawai yang masih muda. Itu ada semacam efek pembelajaran. Pelanggaran itu pelanggaran, oleh wajib pajak itu pasti lebih besar dibandingkan dengan oknum yang menerima hal yang melanggar hukum itu," tegtasnya.

Ia berharap, semua pihak mau bekerja sama agar kinerja pegawai Ditjen Pajak tidak terganggu dan berpengaruh pada target penerimaan negara yang sebagian besar disumbang dari pajak.

"Kita harus bisa pisahkan oknumnya dan institusi karena Ditjen Pajak juga mempunyai pekerjaan utama mengelola dan menghimpun pajak masyarakat. Kita tidak boleh membuat suasana yang nantinya akan membuat iklim bekerja di Ditjen Pajak itu menjadi turun. Itu yang saya berkeberatan kalau sampai itu yang dilakukan," jelasnya. [hid]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...

Artikel Bisnis Terpopuler