Pelaporan Alexander soal Yenny Wahid Tidak Tepat

INILAH.COM, Jakarta - Tindakan mantan Sekjen Partai Indonesia Baru (PIB) Alexander Messakh yang melaporkan Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Yenny Wahid ke kepolisian tidaklah tepat.

Menurut Sekjen Jenderal PKBIB Imron Rosyadi Hamid, dalam kasus itu pelapor tidak mempunyai legal standing karena pascakongres PIB semua yang memegang portfolio dan kewenangan administrasi sudah dinyatakan demisioner. "Bahwa legal standing pelapor tidak memiliki kualitas yang mencukupi," kata Imron di Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Ia menambahkan, tuduhan pemalsuan yang diarahkan ke Yeni Wahid harus bisa dilogikakan secara sederhana. "Apa yang dipalsukan dan siapa yang memalsukan? Jika tidak, pihak pelapor bisa dianggap mencemarkan nama baik," kata Imron.

Ia juga meminta seluruh jajaran PKBIB tetap tenang dan bekerja serius untuk mensukseskan proses verifikasi dan tidak terpengaruh dan terganggu dengan manuver yang dilakukan Alexander Messakh yang tidak sehat dan di luar logika hukum serta diduga dimainkan pihak luar untuk menganggu PKBIB.

"Kita sedang mempertimbangkan membuat langkah hukum berkait tuduhan pemalsuan. Tuduhan pemalsuan ini sangat serius dan keji dan merugikan nama baik kami," kata Imron.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Alexander Messakh melaporkan Yenny Wahid dan Imron Rosyadi Hamid ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan surat.

Menurut kuasa hukum Alexander Messakh, Roder Nababan, Yenny Wahid mengatasnamakan ketua umum Partai PIB menandatangani surat permohonan perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).

Roder menilai kedua orang tersebut tidak berhak menandatangani surat partai PIB. Surat tersebut mengenai permohonan perubahan AD/ART, lambang, nama partai dan susunan kepengurusan yang diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemekum HAM).

Adapun surat yang ditandatangani Yenni Wahid bernomor 64/7/Surat-Partai PIB/DPN/2012 tertanggal 16 Juli 2012. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/ 3929/XI/2012/PMJ/DITRESKRIMUM tertanggal 13 November 2012, Yenny Wahid dan Imron Rosyadi diduga melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. [ant]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.