Pelibatan TNI dalam Kasus Terorisme Disebut Berpotensi Langgar HAM

Syahrul Ansyari
·Bacaan 2 menit

VIVA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Amira Paripurna, menegaskan bahwa rencana pelibatan TNI dalam penanganan kasus terorisme berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Alasannya, dalam rancangan Perpres pelibatan TNI tersebut tidak memuat mekanisme akuntabilitas yang jelas.

"Rancangan Perpres ini dapat merusak atau setidaknya mengganggu criminal justice system dalam penanganan terorisme di Indonesia," kata Amira dalam diskusi publik: Menimbang Rancangan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme dalam Perspektif Hukum dan HAM, Rabu, 4 November 2020.

Baca juga: UU Terorisme Disahkan, Jokowi Siapkan Perpres Pelibatan TNI

Dia menuturkan sistem peradilan pidana yang bisa rusak di antaranya adalah terkait dengan kewenangan penangkalan yang diberikan oleh Perpres ini kepada TNI. Sedangkan, dalam undang-undang terorisme tidak dikenal dengan istilah penangkalan, melainkan pencegahan.

“Fungsi penangkalan dan penindakan merusak crimnial justice system dan akan menimbulkan pelanggaran HAM,” kata Amira.

Amira mengatakan rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme itu juga masih mengandung banyak persoalan, terutama karena ia masih mengatur hal-hal normatif. Padahal, sebetulnya hal itu sudah diatur dalam undang-undang.

“Jadi pengaturan dalam rancangan perpres ini bersifat redundant (pengulangan) terhadap hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang,” katanya.

Kemudian, masalah anggaran, dia menilai rancangan perpres ini juga sudah menyalahi aturan yang ada dalam UU TNI terkait sumber anggaran pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

“Anggaran pelibatan TNI tidak hanya bersumber dari APBN, melainkan juga APBD dan sumber-sumber lain. Hal ini tentunya menyalahi ketentuan dalam UU TNI itu sendiri dimana sumber anggaran TNI bersifat terpusat pada APBN,” katanya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Gadjah Mada Najib Azca meminta pembahasan Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme disetop atau ditunda dulu. Karena akan menabrak banyak UU.

"Perpres pelibatan TNI memberi peluang abu abu yang berpotensi mendistrasksi (mengganggu) demokrasi dan HAM,” katanya.

Presiden Jokowi siap menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mendukung UU Terorisme yang sudah disahkan. Menurut Jokowi, keberadaan perpres akan mengatur mekanisme pelibatan TNI dalam penindakan terorisme.

Namun, banyak pihak yang tidak setuju dengan rencana tersebut. Di antaranya adalah Komnas HAM dan sejumlah masyarakat sipil lainnya.