Pembangunan 52 smelter hingga 2023 butuh 20,4 miliar dolar

Budi Suyanto

Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan investasi untuk pembangunan 52 fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter hingga 2023 mendatang sekitar 20,4 miliar dolar AS.

"Investasinya sekitar 20,4 miliar dolar AS," kata Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Kamis.

Saat ini, telah ada 17 smelter eksisting dengan rincian 11 smelter nikel, dua smelter bauksit, satu smelter besi, dua smelter tembaga, dan satu smelter mangan.

Ada pun rencananya akan ada penambahan 18 smelter nikel, tujuh smelter bauksit, tiga smelter besi, dua smelter tembaga, satu smelter mangan dan empat smelter timbal dan seng.

Baca juga: Kementerian ESDM sebut pembangunan smelter terganggu corona

Berdasarkan data yang diterima, rencana investasi smelter paling besar yakni untuk bauksit sebesar 7,95 miliar dolar AS. Disusul kemudian oleh nikel dengan 7,62 miliar dolar AS.

Selanjutnya, rencana investasi smelter tembaga diperkirakan butuh sebesar 4,69 miliar dolar AS, besi sebesar 67,9 juta dolar AS, timbal dan seng sebesar 35,9 juta dolar AS dan mangan sebesar 23,9 juta dolar AS.

"Tembaga yang paling besar seperti kita ketahui ini dari Freeport dan Amman (PT Amman Mineral Nusa Tenggara) yang sedang membangun," imbuhnya.

Bambang menambahkan, khusus smelter nikel, meski rata-rata saat ini pembangunannya baru mencapai 30-40 persen, pemerintah optimistis pembangunan bisa selesai pada 2022 atau paling lambat awal 2023.

Baca juga: Smelter Freeport di Gresik ditargetkan beroperasi 2023

"Ini (nikel) memang baru mulai tapi ini ke depan jadi masa depan negara ini karena untuk baterai. Ke depan jadi penting walaupun investasinya mahal," katanya.

Bambang mengakui adanya gangguan pada pembangunan smelter nikel karena dampak virus corona. Terutama bagi smelter yang masih dalam tahap konstruksi.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan memfasilitasi agar investor-investor di bidang smelter yang terganggu itu agar bisa dipertemukan dengan investor lain atau perbankan guna membantu kelancaran pendanaan investasi mereka.

"Kita bantu all out untuk investasinya dan lakukan pengawasan secara ketat. Jadi meski nikel distop (ekspornya) tapi pengawasan tetap kita lakukan," pungkas Bambang.