Pembelaan AKBP Arif Rachman jelang Putusan Sela di Sidang Kasus Brigadir J

Merdeka.com - Merdeka.com - AKBP Arif Rachman akan menghadapi sidang putusan sela perkara obstruction of justice alias menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua Nofriansyah Hutabarat, Selasa (8/11). Sejumlah catatan diberikan oleh kuasa hukum Arif Rachman terkait perkara yang membelit kliennya tersebut.

Kuasa Hukum Arief, Junaedi Saibih khususnya merespon tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi kliennya.

Sebelumnya, Jaksa menyebut saksi Ferdy Sambo adalah atasan langsung dari terdakwa Arif Rachman Arifin yang juga sedang menjalani proses hukum. Sehingga pada saat terdakwa Arif Rachman Arifin dikeluarkan dari penempatan khusus, hal tersebut dapat dilaksanakan tanpa seizin atasan yaitu saksi Ferdy Sambo.

Namun, Junaedi Saibih menilai, jaksa telah salah dalam mengartikan ankum terkait penempatan khusus atau patsus. Dia menjelaskan, Arif Racman menjalani patsus atas perintah yang diterbitkan oleh Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Widjajanto.

Kemudian, lanjut Junaedi Saibih, saat Arif Rachman mulai menjalani patsus pada 7 Agustus 2022, Irjen Syahardiantono menjabat Kadiv Propam menggantikan Ferdy Sambo. Adapun pelantikan Irjen Syahar, yakni pada 8 Agustus 2022.

Kata Junaedi, dengan demikian proses hukum terhadap Arif Rahman dilakukan dengan cara tidak sah. Sebab, Arif Rachman diperiksa saat tengah berada dalam patsus atau penempatan khusus.

Selain itu,pemeriksaan Arif Rachman dilakukan tanpa izin dari Ankum atau atasan yang berhak menghukum, yakni Kadiv Propam Irjen Syahardiantono.

"Jelas dalam hal ini JPU telah salah menjelaskan tentang Ankum terkait patsus dan Izin ankum yang dimaksud dalam UU 2/2002," kata Junaedi Saibih dalam keterangannya, Selasa (8/11).

Selain itu, Junaedi menilai dalil jaksa yang menyebut Ferdy Sambo merupakan atasan Arif Rachman yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya adalah kekeliruan.

Sebab, jelas Junaedi, atasan Arif Rachman telah beralih ke Irjen Syahardiantono. Hal ini menyusul ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan terhadap Yosua pada 9 Agustus 2022. Sedangkan, Arif Racman diperiksa saat di patsus pada 16 Agustus 2022, yang artinya Irjen Syahardiantono telah menjadi Ankum dari Arif Rachman.

Lebih lanjut, Junaedi menjelaskan, prosedur untuk dilakukan tindakan Kepolisian seperti pemanggilan, pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka pro justitia terhadap anggota polri dalam hal ini Arif Rachman sebagaimana diatribusikan dalam UU No 2/2002 adalah syarat penting untuk sah tidak nya suatu penuntutan.

"Karena Izin ankum yang tak dimiliki Penyidik dalam rangka tindakan kepolisian untuk kepentingan penuntutan maka secara mutatis mutandis segala hasil penyidikan sebagai dasar dibuatnya surat dakwaan menjadi gugur," kata Junaedi.

Untuk itu, diungkapkan Junaedi, majelis hakim harus berani mendudukan keadilan sebagaimana mestinya dengan menerima eksepsi atas alasan tersebut.

"Dan menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima serta berkas penuntutan dikembalikan Ke JPU," ujar Junaedi.

Diketahui, Arif Rachman didakwa jaksa telah merintangi proses penyidikan pengusutan dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, dan Irfan Widyanto.

Khusus peran Arif, dia melihat langsung video CCTV tersebut. Kemudian mematahkan laptop untuk merintangi penyidikan.

Ketujuh terdakwan tersebut dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Para terdakwa disebut jaksa menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) lokasi Brigadir J tewas.

"Perbuatan terdakwa mengganggu sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya," kata jaksa membacakan surat dakwaan.

Selain itu, para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [rnd]