Pembelahan Politik Disebut Hambat Penanganan Pandemi

·Bacaan 2 menit

VIVA – Salah satu hambatan dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini, diyakini lantaran masih adanya pembelahan politik di tengah-tengah masyarakat. Pasca Pilpres 2019 lalu, yang kini masih membekas dan diyakini akan terus berlangsung hingga Pemilu 2024.

Kondisi seperti ini, menurut Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, cukup mengganggu orogram pemerintah. Terutama di tengah pandemi saat ini.

"Saya cukup khawatir, bahwa situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi COVID-19," kata Mahfuz Sidik, dalam keterangannya dikutip Jumat 16 Juli 2021.

Seperti saat ini, dimana pemerintah terus mengupayakan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Kondisi pembelahan politik di Tanah Air, kata Mahfuz berbeda dengan yang terjadi seperti di AS. Walau ada pendukung Biden dan Trump, tetapi untuk penanganan pandemi, mereka tidak terbelah.

"Tapi di Indonesia nampaknya berbeda, Pilres 2019 nggak pernah selesai dan bahkan suasana Pilpres 2024 sudah mulai ada asapnya. Judul kita di Indonesia 'Berjuang Melawan Pandemi COVID-19 di Tengah Pilpres yang tak kunjung Usai'," ujar mantan Ketua Komisi I DPR itu.

Beberapa survei seperti yang dilakukan Median, jelas Mahfuz, mengindikasikan adanya pembelahan tersebut. Dimana hanya 51,1 persen masyarakat yang percaya dengan vaksin, dan 48,9 persen tidak percaya vaksin.

Lalu 51,8 persen yang sadar dengan resiko dan bahayanya COVID-19, sementara 48,2 persen tidak sadar dan takut resiko dan bahaya virus tersebut.

"Jadi ini memang situasi yang rumit, ini bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat Pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang COVID-19 sering kali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik," jelasnya.

Masih memaparkan survei Median, Mahfuz mengatakan mayoritas yang percaya vaksin yakni 62,2 persen adalah pendukung Jokowi. Sementara begitu sebaliknya, 35,7 persen yang tidak percaya adalah pendukung Prabowo Subianto.

"Ini data yang sangat menarik. Jadi kelihatanya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut (Luhut B Panjaitan), Menko Kemaritiman yang bicara. Tetapi harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik, bahwa vaksin itu kewajiban bagi kita semua," harap Mahfuz.

Dengan data dan kondisi seperti ini, menurutnya harus mampu dikelola dengan baik. Sebab tidak bisa dipungkiri, bila krisis kesehatan ini juga berimbas hingga menimbulkan krisis ekonomi. Dia mengkhawatirkan, bisa berlanjut pada krisis sosial dan politik.

"Kita sudah mewanti-wanti atau warning, bahwa ada gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat. Minggu (11/7/2021) sore, kita mendengar berita dari Jawa Timur, bahwa aparat yang melakukan penegakan disiplin PPKM diamuk massa dan beberapa kendaraan dirusak. Dan berlanjut di tempat lain," katanya.

Maka menurut Mahfuz, penting untuk Indonesia belajar dari negara-negara yang telah sukses mengatasi persoalan ini. Yakni dengan meningkatkan kesadaran kolektif, membuat kebijakan terarah, dan membangun solidaritas nasional.

"Tiga hal ini sekarang yang perlu kita bangun, dalam membangun ketahanan nasional. Kalau bahasanya Pak Tantowi Yahya (Dubes RI untuk Selandia Baru) ada persiapan, konsistensi dan partisipasi. Perlu ada pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tapi terlebih juga di masyarakat," jelasnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel