Pembelajaran Tatap Muka, Satgas: Seluruh Guru Harus Sudah Divaksin

·Bacaan 2 menit

VIVA – Presiden Jokowi meminta rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah-sekolah pada Juli mendatang diselenggarakan dengan cermat dan hati-hati. Imbauan ini karena lonjakan kasus COVID-19 masih berpotensi terjadi.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan sesuai arahan presiden, PTM terbatas diikuti peserta sebanyak 25 persen dari total kapasitas ruang belajar.

Kemudian, dalam PTM nanti tidak boleh lebih dari 2 hari dalam sepekan. Durasinya pun maksimal 2 jam pertemuan. Kata dia, pemerintah ingin pastikan kegiatan PTM mengutamakan kesehatan, keselamatan dan keamanan dari peserta didik. Selain itu, keselamatan jiwa harus jadi prioritas.

"Seluruh guru yang ikut dalam pembelajaran tatap muka harus sudah divaksin dan dipastikan tidak memiliki penyakit komorbid," kata Wiku di Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.

Dia menekankan mengutamakan keselamatan para peserta didik memiliki alasan kuat. Sebab, merujik data diketahui masyarakat usia sekolah yakni 6-18 tahun menyumbang 9,6 persen kasus positif nasional. Lalu, 0,6 persen menyumbang kasus kematian nasional.

"Maka dari itu, penting untuk diingat bahwa kesempatan pembukaan sektor pendidikan ini harus dijaga stabilitasnya secara hati-hati dan terbatas," jelasnya.

Selain itu, perlu juga upaya pemerintah daerah dalam menekan laju penularan dan menurunkan angka kasus aktif di wilayahnya masing-masing. Hal ini karena potensi lonjakan paska lebaran masih mengancam.

Dari hasil monitoring Satgas COVID-19, area Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar kasus nasional dengan mencapai 52,4 persen dari kasus yang ada. Angka ini, diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

Untuk itu, pemerintah daerah harus saling bergotong royong antar sesama di wilayahnya masing-masing ataupun antar wilayah. Dengan demikian, kebijakan penanganan dapat efektif dan tepat sasaran dalam mencegah penularan antar masyarakat termasuk mencegah masuknya importasi kasus.

Menurutnya, terkait antisipasi lonjakan kasus, pemerintah mesti melakukan upaya terbaiknya melalui langkah preventif hingga kuratif. Upaya ini dilakukan melalui peran strategis posko desa atau kelurahan.

"Peran posko penting dalam mencegah penularan di tataran mikro. Sehingga tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dihindari," lanjutnya.

Maka itu, ia menyampaikan agar satgas di daerah diminta mengevaluasi skenario penanganan tingkat RT, termasuk mikro lockdown di RT zona merah agar kasus dapat dikendalikan dengan efektif.

Kemudian, perlunya memaksimalkan upaya pencegahan di tingkat makro dengan mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kabupaten/kota. Hal ini juga termasuk menindak sektor-sektor yang melanggar Instruksi Mendagri Nomor 12 Tahun 2021.

"Salah satu hasil jerih payah pengendalian pandemi dapat dilihat dengan mulai dibukanya sektor sosial ekonomi secara bertahap dan pembukaan pembelajaran tatap muka secara terbatas," katanya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel