Pemeriksaan Tersangka PON Belum Mengarah ke Rusli

Jakarta (ANTARA) - Pengacara Adrian Ali, tersangka kasus dugaan korupsi PON XVIII di Riau, Aziun Asyaari mengatakan kliennya mengungkapkan pemeriksaan dan kesaksian kepada penyidik KPK belum mengarah pada dugaan suap yang dilakukan Gubernur Riau Rusli Zainal.

"Pemeriksaan hari ini klien saya belum mengarah kepada pengakuan itu," kata Aziun di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan peran Rusli Zainal sesuai konstitusi menyampaikan pengajuan revisi Perda nomor 6 tahun 2010 ke DPRD Provinsi Riau. Menurut dia, DPRD menganggapi hasil revisi lalu ditanggapi pemerintah yang diwakili Sekretaris Daerah.

"Hanya sebatas itu peran Gubernur," ujarnya.

Menurut dia, dirinya sudah berkoordinasi dengan penyidik KPK terkait perpanjangan masa tahanan kliennya dari 20 hari menjadi 40 hari. Menurut dia, dalam waktu dua minggu kedepan perkaranya akan dilimpahkan ke penuntutan.

"Dalam proses penyidikan hari ini juga diungkap klien kami terkait peran anggota dewan, ketua DPRD, peran Gubernur Riau," katanya.

Dia mengatakan pemeriksaan kliennya menindaklanjuti perkara gratifikasi kasus suap yang dilakukan Faisal Azwan kepada anggota DPRD Provinsi Riau. Hal itu menurut dia terkait dugaan suap revisi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran venue lapangan tembak PON XVIII.

"Jadi proses hari ini terkai tindak lanjut apakah klien kami ada bersama-sama dalam proses penerimaan dana gratifikasi menyangkut revisi perda nomor 6 tahun 2010," ujarnya.

KPK menilai kasus ini akan terus berkembang dan tidak berhenti pada penetapan ke tujuh tersangka dari anggota DPRD Provinsi Riau itu. Menurut KPK proses penyidikan kasus itu tidak mengarahkan kepada siapapun tergantung temuan penyidik

KPK.

KPK resmi menahan tujuh anggota DPRD Provinsi Riau terkait dugaan kasus korupsi PON XVIII di Riau pada Selasa (15/1). Mereka diduga terlibat dugaan suap senilai Rp900 juta terkait revisi Perda nomor 6 tahun 2010 dan Perda nomor 5 tahun 2008 tentang venue menembak dan main stadium PON XVIII Riau 2012.

Ketujuh anggota DPRD Riau tersebut yaitu Adrian Ali (PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), Muh Rum Zen (PPP) dan Turoechan Asyari (PDIP). Ketujuh Anggota dewan yang merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda PON itu.

Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b, atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.

Satu tersangka akan ditahan di rutan Guntur yakni Turoechan Asyari, dan Empat tersangka yang ditahan ditahan di Rutan Cipinang yaitu Andrian Ali, Abubakar Siddik, Tengku Muhazza, serta Zulfan Heri. Sedangkan dua tersangka yang ditahan di rutan KPK yakni, Syarif Hidayat dan Muh Rum Zen.

Dalam kasus itu, Kasi Sarana dan Prasarana Dispora Riau Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra dari PT Pembangunan Perumahan Persero sudah divonis 2,5 tahun penjara, Ketua Pansus revisi Perda M Dunir (4,5 tahun). Selain itu anggota DPRD Provinsi Riau Faisal Azwan (3 tahun), Taufan Andoso (5 tahun) sudah di vonis pengadilan.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.