Pemerintah ajak swasta internasional berkontribusi pada Presidensi G20

Pemerintah dalam pertemuan dengan United States ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta pada 25 Agustus 2022 mengundang sektor swasta internasional untuk berkolaborasi dan berkontribusi secara konkret dalam Presidensi G20 di Indonesia serta Keketuaan ASEAN 2023.

"Kami mengundang US-ABC untuk bekerja sama secara nyata dalam concrete deliverables G20,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yakni Presidensi G20 tahun 2022, ASEAN Chairmanship 2023, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, rantai pasok global, sumber daya manusia untuk mendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta keuangan inklusif.

Edi mengatakan pemerintah menekankan kepada US-ABC bahwa Indonesia senantiasa menjaga kepercayaan internasional. Selain menjadi ketua penyelenggara G20 tahun ini, Indonesia juga mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani krisis global.

Baca juga: Sandiaga ajak delegasi US-ABC majukan parekraf Indonesia

“Saat ini, Indonesia dipercaya sebagai champion dari Global Crisis Response Group (GCRG). Ketahanan pangan dan penanganan kelaparan menjadi prioritas Indonesia, sehingga kami mengundang sektor swasta untuk bersama-sama menangani krisis pangan dan energi global,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, US-ABC mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19. Ambassador US-ABC Ted Osius mengatakan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44 persen di triwulan II-2022 perlu diapresiasi tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah Delegasi US-ABC yang lain juga menyatakan kesediaannya untuk membantu Pemerintah Indonesia pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi dan mengatasi dampak krisis global.

US-ABC juga siap mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyediakan jaringan global untuk mengatasi disrupsi rantai pasok, mendukung pengentasan krisis pangan dan nutrisi, serta investasi jangka panjang di Indonesia dalam membangun jaringan bisnis dari hulu ke hilir untuk menuju emisi nol bersih pada 2060.

Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan hadiri pertemuan US-ABC