Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Pengelola Dana Pensiun PNS

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah berencana lembaga resmi bertanggung jawab mengelola dana pensiun para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencana ini juga sejalan dengan adanya usulan perubahan skema pembayaran dana pensiun PNS dari pay as you go jadi fully funded.

Lembaga yang akan didirikan tersebut nantinya bertugas mengelola iuran dari potongan gaji PNS yang selama ini dilakukan oleh PT Taspen.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menjelaskan, saat ini PNS dikenai potongan sebesar 3,25 persen per bulan khusus untuk program jaminan hari tua (JHT) yang dikelola oleh PT Taspen.

Ketika lembaga dana pensiun itu beroperasi, pemerintah akan turut membayarkan iuran pensiunan, yang selama ini iuran hanya dibayarkan oleh PNS. Iuran dari PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja inilah yang kemudian akan dikelola oleh lembaga dana pensiunan.

Dengan demikian, ketika PNS tersebut mencapai usia pensiun, maka pembayaran pensiunan diberikan oleh lembaga dana pensiunan secara penuh, bukan lagi mengandalkan APBN seperti yang diterapkan pada saat ini.

"Kalau sudah dibentuk dana pensiun, pemerintah akan membayarnya iuran untuk PNS yang sedang bekerja ke dana pensiun. Lalu yang bayar pensiunannya (ketika PNS pensiun) yah dana pensiunan. Jadi pemerintah enggak lagi membayarkan manfaat pensiunan," jelas Isa.

Mengelola Iuran PNS Saja

Isa menambahkan, lembaga dana pensiun itu kemungkinan besar hanya akan mengelola iuran PNS yang ada di PT Taspen, sementara iuran dari gaji TNI-Polri yang selama ini dikelola oleh PT Asabri tidak.

Walaupun begitu, dia belum bisa mematikan pada kapan lembaga tersebut akan terbentuk. Karena wacana perubahan skema dana pensiun PNS yakni dari pay as you go menjadi fully funded saja sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan internal.

Isa juga menambahkan, jika akhirnya akan berubah ke skema fully funded dan lembaga resmi telah terbentuk, akumulasi besaran iuran rutin akan lebih pasti. Sebab, dana yang dibayarkan saat PNS itu masih bekerja bukan saat PNS itu masuk usia pensiun.

Reporter Magang: Hana Tiara Hanifah [idr]