Pemerintah Bentuk Tim Terpadu Tangani Gangguan Keamanan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah membentuk tim terpadu untuk mengoordinasikan penanganan efektivitas keamanan dalam negeri di daerah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013.

Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 tersebut tentang Peningkatan Efektivitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

"Tim terpadu di pusat akan diketuai oleh saya. Sementara di daerah akan diketuai oleh masing-masing kepala daerah," kata Djoko saat Talk Show dengan tema `Demokrasi dan Politik 2013`, di salah satu radio swasta di Jakarta, Rabu malam.

Menurut dia, dalam unsur tim terpadu itu, tidak hanya melibatkan Polri dan TNI, melainkan Kemendagri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Sosial. Hal itu bila dilihat dari penyebab masalah yang ditimbulkan.

Sementara, masing-masing kepala daerah akan memantau seluruh gerakan-gerakan yang terjadi dan harus mengetahui penyebab dan mengatasi gangguan keamanan itu dengan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait.

Ia menjelaskan, Inpres ini terbit dilandasi dua faktor, yakni meningkatnya eskalasi konflik sosial pada 2012 dan ketidaktuntasan penyelesaiannya.

"Itulah kenapa harus ada peningkatan efektivitas penanganan keamanan," katanya.

Selain itu, ada kesan seolah-olah pemerintah membiarkan konflik itu terjadi, padahal tidak dibiarkan. Kalau ada pembiaran mungkin tidak akan selesai konflik sosial tersebut, namun ada kesan konflik itu terus berlarut dan tidak tuntas.

"Itu sebenarnya menjadi dasar pemikiran kenapa kita intensifkan penanganan gangguan keamanan," kata Djoko.

Inpres tersebut juga telah mengacu pada sejumlah undang-undang yang telah ada, seperti UU tentang TNI, UU tentang Polri, dan UU tentang Penanganan Konflik Sosial, serta UU tentang Pemerintah Daerah.

Djoko mencontohkan, dalam kondisi tertentu bila aparat Polri terlambat ada di lokasi konflik, maka siapapun bisa langsung bergerak untuk menanganinya. Di tingkat daerah, gubernur melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk penanganannya.

"Penanganan konflik pada tahap awal, itu bisa siapa saja. Tapi selanjutnya diserahkan ke Polri karena dalam penanganan konflik, Polri tetap yang terdepan," ucapnya.

Menurut mantan Panglima TNI ini, penyebab konflik terjadi di beberapa daerah banyak, bisa jadi karena Pilkada, buruh, kesenjangan ekonomi, dimana kesemuanya itu bukan merupakan urusan kepolisian. Polisi hanya melakukan penegakan hukum.

"Inpres itu menugaskan banyak kepada lembaga terkait, bahwa lembaga itu bisa bekerja sama dengan elemen lain di masyarakat, LSM, tokoh agama agar konflik tak berkepanjangan," ujarnya.

Di tempat terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, inpres yang baru disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (28/1) lalu itu tidak berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Ia menyebutkan, ada tingkatan-tingkatan keamanan, yakni ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, sementara inpres ini terkait dengan gangguan, dimana lingkupnya masih tertib sipil.

Jenis gangguan beragam jenisnya, seperti, konflik horizontal, vertikal, pilkada. Adanya Inpres ini, menurutnya memberikan empowerment ke pemda setempat untuk aktif dalam penanganan gangguan.

Oleh karena itu, Inpres ini berbeda dengan rancangan UU Keamanan Nasional. "Kalau UU Kamnas itu lingkupnya luas sekali. Ada ancaman eksternal, internal, individu. Jadi ini tak ada kaitannya dengan UU Kamnas. Kamnas kan untuk menangani ancaman," jelasnya.

Dalam Inpres tersebut diatur mengenai pencegahan, penindakan, rehabilitasi. Untuk penindakan, maka itu merupakan wewenang instansi yang ada di lapangan yang bisa saja terdiri dari Polri, TNI, BIN, Satpol PP.

"Posisi Kemhan ada di pencegahan dan rehabilitasi. Pencegahannya mengadakan persuasif ke pemda, daerah-daerah yang diperkirakan ada konflik/gangguan. Atau pada waktu sudah terjadi penindakan, pre dan pasca-konflik kita masuk. Sedangkan pada waktu konfliknya sendiri, yakni TNI, Polri dan sebagainya," kata Menhan. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.