Pemerintah Blak-blakan Permasalahan dalam Pemanfaatan Laut

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktur Perencanaan Ruang Laut, DJPRL Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suharyanto mengatakan, hingga saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi di ruang laut, baik terkait lingkungan hingga ekonomi. Permasalahan pertama terkait pencemaran air laut.

"Semakin padat peruntukannya itu juga akan memberikan aspek sampah dan sebagainya itu yang makin relatif banyak, dibanding dengan yang laut-laut yang mungkin tidak intensif pemanfaatannya. Ini juga akan menjadi bagian penting di dalam pemikiran, kenapa kita harus mengatur ini untuk pemanfaatannya nanti," jelasnya dalam Bincang Bahari 'Strategi Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Natuna', Selasa (31/5).

Permasalahan selanjutnya yakni degradasi ekosistem, di antaranya ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove, ekosistem pasir, dan lainnya. Jika ekosistem itu hancur, maka tidak akan terjadi migrasi biota laut seperti migrasi penyu, mamalia laut, dan sebagainya.

"Artinya kalau itu ekosistem hancur, seperti ini maka migrasi tadi tidak ada, karena tidak ada biotanya. Oleh karena itu, menjadi bagian penting bahwa perencanaan ruang laut yang ada di atas 12 mil itu mutlak harus memperhatikan dan menjaga juga ekosistem pesisir yang ada di bawah 12 mil," ujarnya.

Tak hanya itu saja, permasalahan ruang laut dari segi sosial ekonominya juga ada, yakni nelayan kehilangan sumber daya, kehilangan ruang penghidupan, menyebabkan kemiskinan, pengangguran dan lainnya.

Upaya Penyelesaian Pemerintah

pemerintah
pemerintah.jpg

Karena semua permasalahan di ruang laut itu saling terkait, jika laut ekosistemnya rusak maka biota laut juga ikut hilang. Alhasil juga berpengaruh terhadap mata pencaharian nelayan, sehingga menimbulkan permasalahan baru dan terus berlanjut.

"Ini adalah persoalan persoalan sosial ekonomi yang muncul kalau di laut itu sudah tidak produktif orang tidak bisa bekerja orang bisa nganggur dan ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah. Oleh karena itu Perpres 41 ini bisa mencegah kemungkinan terjadi," jelasnya.

Namun, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara, katanya, permasalahan ruang laut diyakini dapat diselesaikan atau dicegah secara bertahap.

"Adanya Perpres ini itu semua kepentingan tadi apakah untuk dan keamanan, TNI AL, untuk kegiatan perikanan dan sebagainya itu bisa kita kelola dengan baik Selaras ekonominya juga bisa berjalan secara sinergis, dan lingkungannya juga bisa sustain terjaga," kata Suharyanto.

Selain itu, Perpres tersebut diyakini bisa memperkuat aspek pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Sehingga wilayah yang diperebutkan oleh eksternal yakni negara lain, maka secara hukum atau secara pengelolaan, Indonesia bisa tunjukkan bahwa memiliki kekuatan. [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel