Pemerintah Butuh Rp 6.445 Triliun Bangun Infrastruktur hingga 2024

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur di hingga tahun 2024 mencapai Rp 6.445 triliun. Namun kemampuan APBN untuk membiayai proyek tersebut hanya 37 persen atau Rp 2.385 triliun saja.

"Pemerintah hanya mampu memberikan investasi 37 persen dari kebutuhan tersebut," kata Febrio dalam dalam Webinar Sekuritisasi Aset: Peluang dan Tantangan, Jakarta, Rabu (24/3).

Sisa kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur pun diserahkan kepada para BUMN dan sektor swasta untuk turut serta membiayai pembangunan nasional. Namu Febrio menyebut kemampuan BUMN dalam pendanaan proyek tersebut hanya sekitar 21 persen atau Rp 1.353 triliun.

Di sisi lain, Pemerintah juga mendorong pembangunan 200 proyek strategis nasional dari 10 program. Total nilai invetasi yang dibutuhkan mencapai Rp 4.809,7 triliun.

Pada tahun 2020, sebanyak 11 proyek telah diselesaikan dengan nilai investasi sebesar Rp 135 triliun. Tahun ini, Pemerintah akan menyelesaikan 38 proyek strategis nasional dengan bulai mencapai Rp 464,6 triliun.

Febrio mengatakan mayoritas proyek strategis nasional (PSN) memang didesain untuk dibiayai sektor swasta. Sebab Pemerintah ingin mengurangi beban APBN.

"Mayoritas PSN ini skemanya dibiayai swasta mencapai 50 persen dari nilai tersebut," kata dia.

Kondisi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Untuk itu, dibutuhkan skema pembiayaan inovatif yang lebih besar dan menjadi perhatian pemerintah dan para regulator baik Bank Indonesia maupun OJK.

Sehingga diharapkan peranan swasta lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur.

"Diharapkan sektor swasta bisa berperan dominan buat kebutuhan investasi ke depan," kata dia.

LPI Jadi Opsi Skema Pembiayaan Infrastruktur Baru di Tanah Air

Alat berat terlihat di lokasi proyek pembangunan jalan tol ruas Serpong - Cinere di Tangerang Selatan, Selasa (16/2/2021).  Konstruksi fisik jalan bebas hambatan berbayar sepanjang 14,19 kilometer tersebut akan tuntas pada April 2021 mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Alat berat terlihat di lokasi proyek pembangunan jalan tol ruas Serpong - Cinere di Tangerang Selatan, Selasa (16/2/2021). Konstruksi fisik jalan bebas hambatan berbayar sepanjang 14,19 kilometer tersebut akan tuntas pada April 2021 mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bisa menjadi opsi dalam skema pembiayaan infrastruktur baru di Tanah Air. Hadirnya sovereign wealth fund (SWF) Indonesia ini diharapkan skema pembiayaan melalui utang dapat berkurang.

"Ini mesti menjadi concern dari masyarakat terkait tergantungan atau cukup besarnya investasi di infrastruktur menggunakan instrumen utang, padahal kita punya opsi yang lain," kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Deni Ridwan, dalam diskusi Peran Investor Lokal dalam Rangka Pendalaman Finansial Instrumen Saham & Surat Berharga, Rabu (10/3/2021).

Dia menekankan, dengan adanya LPI pemerintah ingin mencoba untuk menambah serta memperluas sumber pembiayaan agar tidak melalui utang. Apalagi LPI ini lebih kepada equity particupation.

"Ini kita harapkan ke depan dengan semakin besarnya LPI, semakin besar juga sumber pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat utang," kata dia

Deni pun mendukung penuh upaya pemerintah dalam pendirian LPI. Dia berharap LPI dapat beriringan untuk pembiayaan jangka panjang, baik SBN maupun LPI yang berdasarkan equity.

"Tentu dari pemerintah mendorong dari sisi regulasi agar investor semakin banyak yang masuk, tidak hanya dari portofolio tapi juga bisa masuk dari investasi langsung," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com