Pemerintah Didesak Realistis Soal Rumah Tipe 36

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    Merdeka.com
    Dahlan pasrah rencana penyerahan BTN ke Mandiri 'digagalkan' S …

    MERDEKA.COM. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyayangkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginstruksikan untuk menunda rencana pelepasan saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri. …

  • Dirjen Pajak Berwenang Nihilkan Pajak

    Dirjen Pajak Berwenang Nihilkan Pajak

    Antara
    Dirjen Pajak Berwenang Nihilkan Pajak

    Jakarta (Antara) - Direktur Jenderal Pajak punya kewenangan untuk menihilkan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. "Di undang-undang pajak ada pasal yang mnyebutkan bahwa Dirjen Pajak punya kewenangan untuk itu. Tetapi sekarang kan persoalan yang kemarin itu bukan soal kewenangan. Saya kasih tahu saja, kalau anda tanya apa ada kewenangan? Ya ada kewenangan. Tapi kewenangannya itu benar atau tidak kan itu menjadi soal yang lain," kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany saat menjawab kewenangan …

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah didesak realistis terkait dengan pembatasan pembangunan rumah di bawah 36 meter persegi karena masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia belum siap.

"Mestinya realistis karena daya beli MBR untuk tipe 36 masih rendah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, banyaknya minat masyarakat membeli rumah tipe 21 selama ini, bukan karena mereka tidak mau membeli rumah tipe 36, melainkan daya beli masyarakat terbatas.

Padahal, lanjut dia, selisih harga jual kedua tipe ini hanya sekitar Rp5 juta--Rp10 juta per unit.

Hal itu, lanjut dia, membuktikan segmen ini sangat sensitif terhadap harga rumah.

"Yang terpenting bagi mereka adalah memiliki rumah, soal luas bangunan nomor dua. Dengan konsep rumah tumbuh, bila penghasilan mereka meningkat, memperluas bangunan rumah," katanya.

Berdasarkan kondisi ini, kata dia, pembatasan tersebut belum bisa diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 22 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berisi pembatasan tipe rumah menjadi minimal tipe 36, sangat tidak berpihak kepada MBR dan bentuk arogansi pemerintah bidang perumahan.

"Oleh karena itu, IPW mendukung langkah hukum melalui proses `judicial review` untuk membatalkan pasal tersebut," katanya.

Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo, saat dihubungi terpisah menyebutkan, uji materi Pasal 22 Ayat 3 UU No. 1/2011 itu justru untuk membantu beban pemerintah mengurangi angka "backlog" perumahan.

"Saat ini, angka `backlog` perumahan sudah mencapai 13,6 juta unit. Namun, sikap arogansi membuat Pemerintah menutup hati untuk tujuan baik tersebut," katanya.

Menurut Eddy, kalau pasal tersebut dielimininasi, beban Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz untuk mengurangi angka backlog bisa lebih mudah.

Fakta di lapangan, dengan adanya pembatasan minimal luas lantai rumah itu masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit mendapatkan rumah, rumah di bawah tipe 36 yang sudah terlanjur dibangun juga tidak bisa dijual karena bank menolak memberikan kredit bersubsidi.

"Pengangguran tenaga kerja konstruksi terjadi karena pemerintah daerah tidak lagi memberi izin pembangunan rumah di bawah tipe 36 yang masih diminati masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Selain itu, kata dia, pasal itu telah menciptakan keresahan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah.

Ia mencontohkan tingkat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digulirkan kembali pada akhir Februari 2012, realisasinya hanya 61 unit.

Padahal dengan target tahun ini sebanyak 210 ribu unit. Kalau dibagi rata, setiap bulan penyaluran FLPP seharusnya bisa mencapai angka 14 ribu unit, katanya.

Sebelumnya kuasa hukum Apersi Muhammad Joni menegaskan UU No. 1/2011, khususnya Pasal 22 Ayat (3) bertentangan dengan konstitusi karena melanggar hak orang untuk memperoleh rumah.

Sesuai Pasal 28h Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas, salah satunya, tempat tinggal, katanya.

Pasal 22 Ayat (3) UU No.1/2011 menyatakan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi.

Menurut Joni, pasal ini juga diskriminatif karena tidak diberlakukan untuk rumah susun atau apartemen dengan ukuran di bawah 36 meter persegi. Padahal pembeli apartemen adalah kalangan menengah atas.

"Oleh karena itu, sangat pantas jika Mahkamah Konstitusi mengeliminasi Pasal 22 Ayat (3) dari UU PKP ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan bahwa rumah dengan ukuran tipe 36 lebih sehat daripada rumah di bawah tipe tersebut.

Selain itu, luas ukuran rumah 36 meter persegi yang ditetapkan pemerintah sudah sangat minimal untuk standar rumah Internasional. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...