Pemerintah diminta aktifkan lembaga pembiayaan petani

Budi Suyanto

Pemerintah diminta mengaktifkan kembali keberadaan lembaga pembiayaan yang khusus untuk sektor pertanian, karena di saat pandemi COVID -19 ini petani merupakan salah satu yang menanggung dampak secara ekonomi.

Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Kamis mengatakan, saat ini petani kesulitan memperoleh akses permodalan dari lembaga pembiayaan umum seperti perbankan.

"Untuk itu perlu ada lembaga pembiayaan yang khusus untuk modal kerja petani dan nelayan," katanya.

Dia mengungkapkan, pada masa lalu ada bank khusus untuk petani dan nelayan yakni Bank Tani dan Nelayan Indonesia (BTNI), kemudian berubah menjadi BRI, namun saat ditandangani perjanjian dengan IMF pada 1998 BRI harus berubah menjadi bank umum.

Baca juga: Bappenas dukung penguatan jaminan usaha bagi petani dan nelayan

Selain lembaga pembiayaan khusus, lanjutnya, perlu adanya lembaga yang menangani pemasaran hasil pangan produksi petani agar penyediaannya stabil dan harga dapat terjaga.

Prasetyo menyatakan, akibat tidak adanya lembaga pemasaran yang menangani produk petani maka harga yang diterima petani sangat rendah jauh dibawah harga yang diperoleh pedagang.

Dia mencontohkan, harga padi di tingkat petani sekitar Rp4.800/kg gabah kering giling sementara harga beras di pasaran bisa mencapai Rp11.000/kg.

Sementara itu terkait ketersediaan pangan, menurut dia, pemerintah seharusnya tidak mengandalkan pada pasokan impor dari luar, karena hal itu sangat rawan terutama ketika terjadi wabah saperti saat ini.

Baca juga: Petani butuh dukungan lembaga pembiayaan

"Wabah COVID-19 ini melanda hampir seluruh dunia, termasuk negara-negara produsen beras, kalau mereka menutup diri maka kita tidak bisa bergantung pada impor," katanya.

Tak hanya itu, tambahnya, akibat seringnya pemerintah mengimpor bahan pangan petani kerap terpukul ketika masa panen bersamaan dengan saat impor pangan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap ketahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada pangan, jangan sampai hanya mampu memanajemen impor pangan.