Pemerintah Diminta Beri Bantuan ke Buruh Terdampak Kenaikan Cukai Rokok

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sbesar 10 persen yang akan direalisasikan pada tahun 2023 dan 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan tarif cukai rokok yakni pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek pangan (SKP).

"Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75 (persen), SPM I dan SPM II naik di 12 hingga 11 persen, sedangkan SKP I, II, dan III naik 5 persen," ujar Sri Mulyani usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (3/11).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, terkait kenaikan tarif cukai pemerintah harus memberikan insentif kepada para pekerja industri tersebut, terkhusus kepada padat karya.

Dia menjelaskan, padat karya merupakan pekerjaan yang banyak tantangannya dan juga berat. "Harapannya adalah bagaimana bisa diberikan bantuan padat karya," ujar Arsjad, Jakarta, Jumat (4/11).

Kenaikan Cukai Memberatkan Pekerja

Dia menerangkan secara volume 10 persen dari kenaikan tarif CHT tentu memberatkan para pekerja padat karya. "Makanya perlu dibantu," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga meminta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku pada CHT, tetapi juga rokok elektrik dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL). Untuk rokok elektrik, kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama 5 tahun ke depan.

"Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HTPL. Ini berlaku, setiap tahun naik 15 persen, selama 5 tahun ke depan,” ujar Sri Mulyani, beberapa waktu lalu. [idr]