Pemerintah Diminta Larang WNA Masuk Indonesia Saat PPKM Darurat

·Bacaan 1 menit

VIVA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia turut menyoroti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan oleh pemerintah. Mereka berharap kebijakan itu tidak hanya berlaku untuk warga Indonesia, tapi juga termasuk warga negara asing (WNA).

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, pun meminta pemerintah dan Satgas COVID-19 melarang WNA masuk ke Indonesia selama penerapan PPKM Darurat tersebut. Apapun alasannya, berwisata maupun bekerja.

"Larangan tersebut demi memutus mata rantai COVID-19, terlebih varian delta dari India yang saat ini sudah banyak di sejumlah daerah," kata Haris melalui keterangan persnya, Senin, 5 Juli 2021.

Haris menuturkan varian delta ini selain lebih cepat menular, juga lebih berbahaya. Sudah ditemukan semakin banyak sudah mencapai jumlahnya 246.

“Tersebar paling banyak di Jakarta kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan wilayah lainnya,” kata Haris lagi.

Baca juga: PPKM Darurat, WNA Masuk RI Wajib Tunjukan Sudah Vaksinasi

Lebih lanjut, Haris menilai aturan karantina bagi WNA selama delapan hari juga tidak efektif. Dia juga menyoroti masuknya 20 tenaga kerja asing (TKA) dari China di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ketika kasus harian COVID-19 terus melonjak.

“Kedatangan pekerja asal China tersebut menjadi sorotan masyarakat karena saat ini pemerintah tengah menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menekan laju penyebaran COVID-19,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan PPKM Darurat di sejumlah daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Kebijakan ini diambil sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terus meningkat.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel