Pemerintah Diminta Tambah UMR Sebelum Naikkan Harga BBM

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah akan merencanakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai penyesuaian dari harga energi yang terus mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pemerintah akan memberikan bantalan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga BBM.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan subsidi upah sebesar Rp 600.000 per orang kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Kendati demikian, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira masalah dari subsidi upah tersebut belum bisa seluruhnya mengcover pekerja di sektor informal.

Bhima membeberkan data tenaga kerja Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2022 yakni mencatat pekerja sektor informal tumbuh 81,3 juta orang atau naik sekitar 0,35 persen dibandingkan pada bulan Februari 2021.

"Pekerja informal ini mau di support dengan bansos apa? Sedangkan masalah pendataan harus cepat sebelum rencana kenaikan BBM subsidi dilakukan," kata Bhima, kepada Merdeka.com, Selasa (30/8).

Bhima menyadari, langkah paling efektif yang harus diambil pemerintah adalah menaikkan terlebih dahulu upah minimum setara atau setidaknya naik 5 hingga 6 persen dan apabila BBM benar-benar naik maka upah minimum setidaknya naik 7 persen bukan hanya 1 persen.

"Kalau pemerintah nekat naikkan harga BBM sementara perlindungan berupa upah minimumnya kecil kenaikannya maka daya beli pekerja akan merosot tajam," tegasnya.

Oleh karena itu, tidak bisa dicover melalui bantuan subsidi upah yang hanya sekali diberikan saja. Tentu efek kenaikan harga BBM sampai tahun depan akan dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar terdampak, katanya.

Seharusnya presiden menunda kenaikan harga BBM dengan melakukan langkah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perpu) untuk merombak formulasi upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja sehingga aturan turunan bisa berubah.

"Jadi sebaiknya kenaikan harga BBM subsidi ditunda dulu," jelasnya. [azz]