Pemerintah Diminta Tekan Inflasi di Daerah

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada bulan Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (yoy), atau turun dibandingkan bulan sebelumnya di posisi 4,94 persen (yoy). Bahkan, BPS menyebut terjadi deflasi sebesar 0,21 persen pada bulan Agustus 2022. Fenomena ini juga dialami 79 dari 90 kota di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin imbau untuk mengendalikan inflasi di daerah.

"Memang inflasi secara nasional ada sedikit penurunan. Tapi, kita tetap harus waspada untuk menjaga stabilitas inflasi. Terlebih, dengan tren kenaikan harga pangan dan energi secara global, yang tentu berdampak pada lonjakan inflasi."

"Karenanya, kita juga harus fokus untuk mengerem kenaikan inflasi yang terjadi di beberapa daerah seperti Jambi, yang telah melebihi tingkat inflasi nasional," ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jambi, Jumat (9/9).

Sebagai informasi, BPS mencatat Provinsi Jambi mengalami deflasi sebesar 1,19 persen pada bulan Agustus 2022. Akan tetapi, tingkat inflasi di Jambi secara tahunan masih jauh lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu di angka 7,70 persen (yoy). Bahkan, pada Juli kemarin, inflasi di Jambi sempat mencapai 8,55 persen (yoy), atau tertinggi di Indonesia.

"Juli kemarin, inflasi di Jambi ini lebih dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, bawang merah, hingga daging. Tapi, Agustus ini ternyata komoditas tersebut justru sudah mengalami penurunan harga. Ini tentu tidak terlepas dari kerja keras Pemprov Jambi untuk menekan kenaikan harga komoditas ini. Kini, yang masih menjadi persoalan itu berasal dari komoditas beras, bahan bakar rumah tangga, tiket pesawat, emas, listrik, mie instan," ungkap Puteri.

Untuk itu, Puteri pun mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan, terutama komoditas beras yang selama ini masih bergantung dari luar Jambi. Namun ternyata, distribusi pangan di Provinsi Jambi terkendala akibat kemacetan dari angkutan batu bara dan kelapa sawit.

"Kita harap pembangunan jalan tol di Jambi bisa segera selesai untuk mempercepat distribusi logistik. Apalagi, setiap tahun kita juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN Karya untuk penugasan jalan tol. Yang harapannya bisa mempercepat lalu lintas logistik di wilayah Sumatera," ujar Puteri.

Kemudian, Puteri juga meminta pemerintah untuk mengkaji pengembangan food estate sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan pangan di Provinsi Jambi.

"Sebelumnya, di Provinsi Jambi sudah ada wacana untuk pengembangan food estate. Namun sudah sejauh mana capaiannya, tentu kami ingin mengetahui dari pemerintah. Seperti apa komitmen untuk mewujudkan pengembangan food estate di Provinsi Jambi," urai Puteri.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mengingatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Bank Indonesia untuk terus bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan inflasi di wilayah Jambi, seperti melalui perluasan Kerja Sama Antar Daerah, pelaksanaan operasi pasar, penggunaan belanja tidak terduga dalam APBD untuk pengendalian inflasi, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk ketahanan pangan, dan Dana Transfer Umum. [hrs]