Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Pembelian BBM Agar Lebih Tepat Sasaran

Merdeka.com - Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR Harris Turino mendorong Pemerintah segera menerapkan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama pertalite dan Solar subsidi. Tujuannya agar konsumsi jenis BBM subsidi itu bisa lebih tepat sasaran.

"Dari awal posisi saya pribadi memandang kenaikan harga BBM akan lebih tepat apabila dilakukan pembatasan karena narasi yang dibangun pemerintah adalah narasi bahwa subsidi tidak tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, yang dilakukan harusnya supaya tepat ya dilakukan pembatasan," kata Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino, dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (8/9).

Tak hanya itu, anggota DPR RI fraksi PDIP tersebut, juga mendesak Pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Diketahui, Pemerintah dikabarkan tengah menggodok aturan terkait penunjukkan teknis pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar, agar lebih tepat sasaran. Namun, hingga BBM naik pada 3 September, aturan pembatasan tersebut tak kunjung dijalankan.

"Harap segera direvisi sehingga bukan hanya Solar, tapi Pertalite nanti bisa dilakukan pembatasan," ujar Harris.

Di sisi lain, Harris juga menyoroti subsidi dan kompensasi energi yang diprediksi akan terus bengkak ke kisaran Rp 650 triliun meski harga BBM sudah naik. Padahal dilihat alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun depan lebih kecil dibanding 2022 yaitu Rp 336,7 triliun. Oleh karena itu, pemerintah bisa menerapkan segera pembatasan pembelian BBM subsidi seiring dengan menurunnya anggaran subsidi energi tersebut.

"Kami sangat tidak setuju atas kenaikan harga lagi sehingga ini harus dilaksanakan pembatasan di tahun ini," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [azz]