Pemerintah Diminta Transparan dalam Proyek Dana Pinjaman Transisi Energi KTT G20

Merdeka.com - Merdeka.com - Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan transisi energi yang cukup besar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bail.

Setidaknya, ada dua skema yang diperoleh Indonesia, yakni Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism)-ADB (ETM) dengan total komitmen masing-masing seear USD 20 miliar atau setara Rp310 triliun (kurs 15.500) dan USD 250- 3000 juta setara Rp3,87 triliun (kurs Rp 15.500).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, dalam pendanaan transisi energi JETP dan ETM merupakan inisiatif terobosan dalam mitigasi perubahan iklim. Namun perlu dicermati beberapa persoalan yang bersifat teknis.

"Karena bentuk JETP adalah pinjaman, maka perlu ada transparansi terkait proyek yang akan didanai secara rinci kepada publik," ujar Bhima dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut dia, peran keterlibatan publik menjadi isu yang sentral. Kata dia, Indonesia seharusnya bisa mempelajari bagaimana menggunakan pendanaan JETP seperti yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan sudah lebih dulu menggunakan penadanaan tersebut.

"Ini bukan kemudian investasi swasta murni tapi ini bentuknya pinjaman, maka harus mejunjung tinggi transparansi proyek apa untuk kepada publik. Pelajaran dari Afrika Selatan yakni perlunya keterlibatan publik, karena ini pendanaan yang sifatnya pinjaman maka diperlukan aspek keterlibatan aspek kepada masyarakat untuk memilih proyek seperti apa? Bagaimana nilainya dan lainnya. Ini pelajaran dari Afrika Selatan yang sudah melakukan proyek ini duluan," terang Bhima.

Partisipasi Publik

Kemudian, Bhima menilai pada periode 6 bulan pertama dalam JETP sangat krusial. Sebab, penyusunan sekretariat terkait dengan keterlibatan masyarakat atau publik dan pelaku usaha.

Dalam penyusunan 6 bulan juga ini diharapkan partisipasi publik terutama pihak yang terdampak dari transisi energi menjadi prioritas pemerintah seperti pekerja, dan kelompok masyarakat rentan sesuai prinsip transisi berkeadilan.

"Sebaiknya pemerintah dalam hal ini membuat ruang yang transparan partisipan, yang mereka yang terdampak dari transisi energi, seperti para pekerja PLTU, masyarakat yang terdampak dari PLTU," tutur dia.

[idr]