Pemerintah Disemprot DPR Gara-Gara BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memprotes arah kebijakan fiskal negara sudah meningkatkan layanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Namun, faktanya di lapangan, masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan perlakuan sebelah mata di berbagai tempat pelayanan kesehatan.

"Bila perlu dirombak agar jaminan perlindungan dan keadilan buat peserta dalam mendapatkan pelayanan. Buat apa ada BPJS Kesehatan kalau perlakuan buat peserta seperti warga negara jelas 2," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam Rapat Kerja DPR-RI dengan Pemerintah di Komplek DPR-MPR, Jakarta, Selasa (31/5).

Tak hanya itu, Said juga mempertanyakan penggunaan alokasi dana untuk sektor pendidikan yang besarnya 20 persen dari APBN setiap tahunnya. Besarnya alokasi tersebut tidak sejalan dengan hasil yang didapat. Faktanya kata Said, mayoritas angkatan kerja nasional hanya lulusan SD dan SMP.

"Tiap tahun kita anggarkan pendidikan 20 persen dari belanja negara, tapi angkatan kerja kita didominasi lulusan SD dan SMP," ungkapnya.

Menurut Said hal ini tidak akan sejalan dengan target pemerintah yang menginginkan tenaga kerja nasional yang berdaya saing. Sebaliknya, dengan kondisi demikian hanya bisa menjadi beban karena kemampuan angkatan kerja yang minim.

"Ini justru akan jadi beban bila usia produktif anak-anak kita tidak terserap di pasar kerja," kata dia.

Untuk itu dia meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk berbenah. Sistem pendidikan yang digunakan harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan.

Target Penerimaan Pajak Tahun 2023 Masih Rendah

Selain itu, Banggar DPR juga mempertanyakan target penerimaan pajak negara di tahun 2023 yang hanya sekitar 9,3 persen - 9,59 persen dari PDB. Padahal, rasio penerimaan pajak tersebut sudah didukung dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Secara nominal memang naik karena basis PDB-nya naik. Tapi dari presentasi lebih rendah dengan dengan tahun 2017-2019 yang berada di kisaran 9,7 persen - 10,24 persen," kata dia.

Menurutnya, rendahnya target pemerintah itu seperti mengesampingkan kerja keras bersama untuk melahirkan UU HPP. "Kenyataan ini mengerdilkan UU HPP," ungkapnya. [azz]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel