Pemerintah dukung kesetaraan gender dalam dunia digital

·Bacaan 2 menit

Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati mengatakan pemerintah bersama Kominfo, mendukung dan memastikan kesetaraan gender digital melalui pendekatan infrastruktur dan sumber daya manusia.

“Presiden Jokowi sangat serius memastikan praktik dan perjuangan kesetaraan gender mulai menampakkan sinar terang di negeri ini, bukan hanya dalam soal konseptual tapi juga dalam langkah nyata,” kata Devie dalam seminar nasional bertajuk “Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender Dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital” pada Senin.

Perihal infrastruktur, Kominfo tengah membangun penyediaan based transceiver station (BTS) dengan target total 9.586 BTS akan terbangun dan beroperasi hingga 2024. Pada tahun ini, sebanyak 4.200 BTS baru akan dibangun serta 3.704 BTS baru pada 2022.

“Diharapkan pada 2022, ‘jalan tol sinyal’ akan terwujud sehingga modal utama untuk bisa mendapatkan akses dari manfaat digital dapat segera dirasakan dari Sabang sampai Merauke,” ujar Devie.

Selain itu, Kominfo memiliki program-program untuk memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar semakin cakap digital, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

“Orang yang disebut cakap digital itu harus punya empat kemampuan. Salah satunya dia harus terampil dan punya skill dasar,” tutur Devie.

Selain itu, pengetahuan tentang keamanan digital juga diperlukan, terutama bagi perempuan yang merupakan kelompok rentan. Pengetahuan ini mencakup bagaimana seseorang dapat melindungi dirinya sendiri di ruang digital.

Baca juga: Kominfo dorong kolaborasi bersama masyarakat ikut literasi digital

Kemudian kemampuan etika digital dan yang keempat adalah budaya digital, seperti dijelaskan Devie.

“Keempat paket cakap digital ini tidak mungkin tiba-tiba dikuasai manusia Indonesia, khususnya perempuan, kalau tidak ada proses transfer ilmu,” lanjutnya.

Oleh sebab itu Kominfo dikatakan Devie memiliki dua pendekatan, yakni formal dan nonformal dalam konteks untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang digital.

“Pendekatan nonformalnya, pada tahun ini kami dititahkan oleh presiden untuk memastikan minimal ada 12 hingga 15 juta manusia Indonesia cakap digital, terutama untuk perempuan,” ujarnya.

Devie berpendapat perempuan merupakan pusat episentrum dalam keluarga sehingga ketika mereka telah berdaya dan cakap digital maka anggota keluarga lainnya juga akan ikut terpapar.

“Perempuan memiliki kemurahan hati dan keluasan energi untuk bisa membagikan ilmunya. Oleh sebab itu dalam konteks nonformal, Kominfo mengadakan 400 hingga 500 webinar hampir setiap harinya untuk memastikan manusia-manusia di Indonesia, khususnya perempuan, cakap digital atau paling tidak memiliki empat pengetahuan dasar yang tadi disebutkan,” ungkapnya.

Devie menekankan yang paling penting bukan hanya perihal kolaborasi antarpihak tetapi juga "kolabor-aksi", yakni diperlukan langkah nyata untuk mewujudkan kesetaraan gender digital melalui program-program yang diupayakan Kominfo. Ia juga menyebutkan bahwa kehadiran organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi partner "kolabor-aksi" yang sangat strategis bagi pemerintah.

“Kami juga percaya, OMS juga memiliki peran penting untuk kesetaraan gender digital, seperti membantu pemerintah untuk terus mengingatkan target apa yang kurang, misalnya target untuk pelatihan atau target wilayah yang belum terpapar infrastruktur,” pungkasnya.

Baca juga: INFID: OMS berperan penting atasi ketimpangan gender digital

Baca juga: Literasi digital jadi tantangan utama dorong UMKM naik kelas

Baca juga: Literasi Digital sebagai langkah mitigasi hoaks dan disinformasi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel