Pemerintah Evaluasi Perpres 70 Tahun 2012

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Merdeka.com
    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    MERDEKA.COM. Kementerian Perdagangan mengklaim industri fesyen muslim Indonesia saat ini paling ternama di dunia. Industri sejenis di Malaysia, negara muslim terdekat, dinilai belum mampu menyaingi. …

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan pemerintah mengevaluasi Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar Perpres tersebut lebih memberikan kepastian dan akuntabel.

"Agar tidak banyak hambatan dalam proses belanja modal," ujar Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi Gedung Kemenko Perekonomian di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, belum ada kesimpulan bahwa saat ini harus dilakukan perubahan-perubahan mendasar karena semua masih terlihat baik.


"Mungkin pada level kementerian, kita minta cermati agar APBN 2013 hingga 2014 berjalan lebih baik," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah membahas rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah


"Jadi kalau ada lahan dibangun rumah untuk rakyat itu perlu peraturan lebih lanjut. Walaupun Undang-Undang Agraria sudah ada, jadi perlu pembahasan kembali sampai keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut," kata dia.

Perpres 70 tahun 2012 bertujuan menghilangkan "bottlenecking" dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.

Dalam perpres tersebut tertuang beberapa hal yaitu kewajiban setiap K/L/D/I membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan, kewajiban melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Selanjutnya memperluas penggunaan e-katalog untuk barang-barang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi/jagung, dan sebagainya.

Ia berharap percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana dan makin berkurangnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Saat ini LKPP juga tengah menyiapkan RUU Pengadaan barang/Jasa Publik dengan tujuan memberikan kepastian hukum, mewujudkan good governance, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...