Pemerintah Fokus Benahi Tata Kelola Hutan

  • Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Merdeka.com
    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyiapkan sanksi untuk Direktur Utama PLN Nur Pramudji dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam masalah pemanfaatan panas bumi menjadi sumber energi listrik. Menurut Dahlan, energi panas bumi atau geotermal selama ini tidak dimanfaatkan karena ada ketidakcocokan harga antara PLN dan Pertamina. …

  • Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Studentpreneur
    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Bayangkan betapa bahagianya kalau Anda berhasil membuat puluhan juta orang tertawa, namun juga mendapatkan uang sampai puluhan milliar rupiah? Ray Chan, anak muda dari Hong Kong berhasil mewujudkannya dengan menciptakan situs komedi populer 9GAG. Tanyalah pada anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, kebanyakan dari mereka adalah pengunjung setia 9GAG. Bahkan, saking populernya di Indonesia, sampai ada situs-situs lokal yang berusaha menjadi 9GAG-nya Indonesia. Saat ini, 9GAG dikunjungi oleh …

  • Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Tempo
    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun memiliki pasokan bahan baku kertas yang besar, Indonesia masih kalah dari Singapura dalam hal ekspor produk cetakan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Junianto mengatakan saat ini nilai ekspor barang cetakan Indonesia baru mencapai US$ 226 juta, hanya seperenam dari nilai ekspor produk cetakan Singapura yang sebesar US$ 1,5 miliar. …

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Kehutanan sedang mengupayakan penyelesaian tata kelola hutan. Kementerian telah menggandeng beberapa instansi untuk menyelesaikan masalah ini.

Ia menilai, sudah ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kementerian yang dipimpinnya. Sejak 2010, hasil kajian KPK telah merekomendasikan 17 kelemahan sistemik di Kementerian Kehutanan. Rekomendasi itu menyangkut aspek-aspek regulasi, kelembagaan, tata laksana, dan manajemen sumber daya manusia.

"Ada 17 rekomendasi KPK, 14 sudah selesai. Yang masih diupayakan penyelesaiannya adalah tata batas, tata kelola, dan konflik lahan," kata Zulkifli.

Kementerian Kehutanan telah menyusun nota kesepahaman dengan sebelas instansi pemerintah untuk percepatan pengukuhan hutan di hadapan Presiden. Penegakan hukum juga dilakukan secara multidoors.

Selain itu, Zulkifli berharap penyampaian Laporan Penanganan Perkara Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang telah ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I, kemarin diimplementasikan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Keuangan.

"Pembenahan tata kelola hutan kita sudah didukung oleh sebelas kementerian, proses penyelesian tata batas, penegak hukum yang sudah multidoors, dan dalam hal pencegahan sudah dilakukan MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu semua dalam rangka moratorium. Jadi, kami berpendapat moratorium harus diteruskan," ujar Zulkifli.

Ia berharap, pergantian presiden nanti tidak berpengaruh pada kebijakan moratorium. Presiden yang baru diharapkan mendukung kebijakan itu. Zulkifli ingin pembenahan tata kelola hutan dapat menjadikan hutan Indonesia sebagai percontohan.

Zulkifli berpendapat, penyebab lamanya penyelesaian masalah tata batas adalah karena ketua timnya, selama ini, dipegang oleh bupati. Tapi, Zulkifli menilai, prestasi yang diukir oleh Kementerian Kehutanan saat ini jauh lebih baik. "Dulu, tata batas dalam 5 tahun hanya mencapai tiga ribu kilometer. Saat ini, satu tahun saja sudah bisa mencapai 16 ribu kilometer," katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, menyatakan, masalah utama yang harus dibenahi dalam hal tata kelola hutan adalah perbaikan governance. Ada empat elemen terkait perbaikan tersebut, yaitu Kemhut, Pemda, pelaku usaha, dan masyarakat. Hadi berharap draf revisi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disetujui oleh DPR.

"Kita berharap drafnya disetujui. Isinya, dua kewenangan yang sifatnya ekologis, yaitu kehutanan dan kelautan, akan diletakkan di tingkat provinsi," katanya.

Saat ini, kewenangan itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 yang merupakan perubahan atas PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Menurutnya, hal ini lebih baik karena provinsi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

"Jadi, gubernur bisa melaksanakan undang-undang yang sifatnya koordinasi perizinan, penegakan hukum, dan penyelesaian masalah tenyorial," kata Hadi. Menurutnya, indeks tata kelola hutan masih kecil, yaitu 2,33 dari skala 5.

Sebelumnya, studi UNDP merilis, indeks Parcitipatory Goverment Assesment (PGA) tata kelola hutan di Indonesia hanya di angka 2,33 dari skala tertinggi 5 pada 2012. Angka itu menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam tata kelola hutan.

ARIEF HARI WIBOWO

Topik terhangat:

PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:

Bisnis Labora Sitorus Dimulai dari Miras Cap Tikus

Begini Kronologi Katon Bagaskara Terjatuh

PKS: Ada yang Mencari-cari Kesalahan Kami

Di Prancis Ada Masjid Gay

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...