Pemerintah Fokus Larang Mudik, Protokol Kesehatan Sektor Lain Justru Kendor

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah melarang masyarakat untuk menjalankan aktivitas mudik Lebaran. Langkah ini guna mencegah membengkaknya angka positif Covid-19 di Indonesia.

Untuk menjalankan larangan mudik tersebut, berbagai aturan dan kebijakan dikeluarkan. Salah satunya adalah menyekat jalur-jalur utama dan jalur alternatif yang biasa digunakan masyarakat untuk mudik.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai, kebijakan tersebut juga harus diikuti dengan pengetatan di beberapa titik seperti rest area. "Umpamanya untuk rest area ini maksimal 50 persen," kata Djoko saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (3/5/2021).

Dia menilai saat ini pemerintah terlalu fokus pada aturan mobilitas menjelang Lebaran. Tetapi, beberapa kebijakan sudah mulai hilang dan terlupakan. Semisal pembatasan penggunaan rest area dengan keterisian 50 persen yang sudah berkurang.

"Sudah ada beberapa pengendoran di beberapa sektor. Ini sisi kelemahannya," kata dia.

Selain itu, kebijakan razia masker dan kampanye penggunaan masker juga ikut kendor. Kebijakan yang dinilai baik ini terlihat sudah tidak dijalankan oleh pemerintah daerah. Pembatasan operasional restoran yang dibuat lebih malam tidak diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Razia masker ini sudah berkurang, padahal ini harus tetap ada. Di daerah bahkan pelaksanaanya sudah tidak lagi terlihat," ungkapnya.

Djoko menilai kendornya berbagai upaya pemerintah ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran. Sebab sudah banyak anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengendalian virus Covid-19.

"Ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran, karena anggaran berkurang," kata dia.

Untuk itu dia meminta semua pihak turut membantu pemerintah. Kembali mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Ingatkan COVID-19 Masih Ada, Jokowi: Jangan Berpuas Diri dan Merasa Situasi Sudah Terkendali

Presiden Joko Widodo ketika menyerahkan zakat mal di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/5/2019). Jokowi bersama para menteri, kepala lembaga, hingga direksi BUMN melakukan pembayaran zakat mal melalui Baznas senilai Rp 55 juta secara tunai. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Joko Widodo ketika menyerahkan zakat mal di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/5/2019). Jokowi bersama para menteri, kepala lembaga, hingga direksi BUMN melakukan pembayaran zakat mal melalui Baznas senilai Rp 55 juta secara tunai. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat bahwa COVID-19 masih ada di Indonesia. Maka dari itu, semua orang diminta untuk benar-benar waspada dan jangan berpuas diri dengan adanya penurunan kasus.

"Pandemi COVID masih nyata ada di negara kita. Oleh sebab itu kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID," kata Presiden Jokowi.

Dalam pesan yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (2/5/2021) kemarin, Jokowi mengatakan bahwa semenjak PPKM mikro dan vaksinasi, kurva COVID-19 memang melandai.

Jokowi juga menyebut bahwa tren kesembuhan terus meningkat. Selain itu, kasus aktif juga menyentuh angka 100 ribu orang dan kasus harian juga mengalami penurunan.

"Tapi jangan dulu berpuas diri, jangan optimisme berlebihan, jangan merasa situasi sudah terkendali, jangan merasa sudah aman. Belum," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Menurut Jokowi, upaya menekan kasus aktif harus terus dilakukan dan sangat tergantung kedisiplinan semua orang dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Kita semua baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin, baik yang berada di zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau, harus tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan," kata Jokowi.

Protokol kesehatan yang dimaksud di sini adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Pada pesannya tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar gubernur, bupati, hingga wali kota terus mengingatkan masyarakatnya untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Juga bersinergi dengan pemerintah pusat dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini," katanya.

"Saya tegaskan, prioritas nomor satu tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Taatilah protokol kesehatan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh dan tetap waspada."