Pemerintah Harap Fintech Dorong Wirausaha dan UMKM

Daurina Lestari, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintah meminta industri teknologi finansial atau financial technology (fintech) menjawab tantangan terhadap potensi pengangguran terbuka yang ada di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pembuka pada acara Indonesia Fintech Summit 2020, Rabu, 11 November 2020.

"Pemerintah tentu melihat tantangan, fintech diharapkan bisa menjawab tantangan terhadap potensi pengangguran terbuka," ujarnya.

Menurut Airlangga, fintech dapat berperan aktif terhadap persoalan itu dengan cara memanfaatkan teknologinya untuk mendorong kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan kewirausahaan.

Baca juga: Mahfud: Tak Hadir di Istana, Gatot Nurmantyo Terima Bintang Jasa

Pemerintah, dia menegaskan, telah berupaya agar persoalan itu dapat diselesaikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bisa mentransformasi ekonomi Indonesia lebih baik.

"Sehingga tentu fintech dapat mendorong kegiatan UMKM dan kewirausahaan. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Cipta Kerja untuk bisa transformasi ekonomi secara nasional," tuturnya.

Menurut Airlangga, fintech bisa membantu menjawab tantangan pengangguran terbuka karena potensinya US$40 miliar dengan pertumbuhan tahunan sekitar 50 persen dan pada 2025 nilai lebih dari US$100 miliar.

"Ke depan fintech akan memainkan peran penting dengan indeks inklusi keuangan 76 persen di 2019 tentu kita harap inklusi keuangan sesuai arahan Pak Presiden ditargetkan 90 persen di 2024," ujar Airlangga.

Fintech terus berkembang pesat

Presiden Joko Widodo mengatakan kontribusi fintech terus berkembang pesat. Untuk penyaluran pinjaman nasional, Jokowi mengatakan, saat ini kontribusinya mencapai Rp128,7 triliun meningkat 113 persen secara tahunan.

"Fintech telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan memperbesar akses masyarakat kepada pembiayaan," kata dia di acara Indonesia Fintech Summit 2020, Rabu, 11 November 2020.

Hingga September 2020, kata Jokowi, 89 penyelenggara fintech kontribusinya mencapai Rp9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan Indonesia dan Rp15,5 triliun disalurkan penyelenggara fintech equity crowdfunding.

Meski begitu, Jokowi menganggap, fintech memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam membantu pengembangan indeks inklusi keuangan. Sebab, angkanya masih tertinggal dibanding negara-negara lain.

"2019 indeks inklusi keuangan kita 76 persen, lebih rendah dari beberapa negara lain di ASEAN. Misal di Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen dan Thailand 82 persen," kata Jokowi.