Pemerintah Harus Dukung Investor Masuk ke Wilayah Sulit Seperti NTT

Hardani Triyoga
·Bacaan 1 menit

VIVA – Mencuatnya persoalan Hypermart di Kupang jadi sorotan karena dinilai mempersulit investor masuk ke wilayah sulit seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah disarankan memiliki kebijakan yang tepat untuk memfasilitasi investor agak mudah masuk ke NTT.

Pengamat kebijakan publik Dedi Kurnia Syah menyampaikan kisruh Hypermart di Kupang, NTT sebenarnya tak perlu terjadi. Ia mengingatkan selama ini, NTT dianggap wilayah sulit untuk mendatangi investor.

Maka itu, pemerintah selaku pemangku kepentingan harus punya kebijakan yang nyaman untuk investor. Sebab, kedatangan investor akan membantu menggerakan sektor ekonomi sehingga lapangan kerja pun akan tersedia.

"Tak banyak investor yang mau menanamkan modalnya ke wilayah sulit seperti NTT. Para pemangku kepentingan harus mendukung investor agar nyaman. Merekalah yang menjadi penggerak ekonomi. Rakyat pun terbantu karena tercipta lapangan kerja," ujar Dedi, dalam keterangannya, Kamis, 11 Maret 2021.

Dia bilang untuk persoalan investor diperlukan kebijakan yang hati-hati tapi punya dampak positif. Kata dia, jangan sampai membuat investor justru merasa kapok.

"Jika tak hati-hati, investor akan kapok untuk menanamkan modalnya di daerah tertinggal. Perlu kearifan dalam menangani perkara ini," sebut Dedi.

Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi NTT saat ini tengah melakukan penyelidikan atas keberadaan Hypermart di Kupang. Penyelidikan ini karena diduga ada potensi kerugian negara dalam kerjasama pembangunan Hypermart tersebut.

Terkait persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Kupang sudah menjelaskan pembangunan Hypermart sebagai upaya pihaknya untuk mendatangkan investor nasional. Adapun gedung Hypermart dibangun di atas lahan milik Pemda Kupang seluas 8000 meter persegi.

Status lahan tersebut selama ini terbengkelai. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, Hypermart membangun gedung senilai Rp26 miliar, dan akan menyerahkan ke Pemda Kupang setelah 30 tahun.

Kemudian, pihak Hypermart dalam perjanjian juga wajib membayar sewa lahan per tahun. Lalu, dalam pendapatan hasil parkir kendaraan juga mesti dibagi ke kas Pemda Kupang.