Pemerintah Harus Taati Putusan MK Soal PKWT-Outsourcing

Jakarta (ANTARA) - Kalangan anggota Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah menaati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ketidakpastian pekerja dengan sistem kontrak, termasuk outsourcing, karena telah melanggar konstitusi.

"Kami berharap pemerintah, dalam hal ini Kemenakertrans, melaksanakan keputusan tersebut dengan segera menerbitkan Perppu sebagai payung hukum perlindungan terhadap tenaga kerja," ujar anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya MK memutuskan bahwa ketidakpastian pekerja dengan sistem kontrak, termasuk outsourcing, telah melanggar konstitusi. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Didik Suprijadi, mewakili LSM Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2MLI).

Oleh MK, aturan untuk pekerja outsourcing (penyedia jasa pekerjaan) dalam UU tersebut, yaitu Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b dianggap inkonstitusional jika tidak menjamin hak-hak pekerja.

MK menilai ketidakpastian nasib pekerja atau buruh sehubungan dengan pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena UU Ketenagakerjaan tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja.

Herlini khawatir putusan MK tersebut malah tidak berefek apapun dan justru merugikan para pekerja karena tidak segera dibuatkannya payung hukum.

"Kemenakertrans regulator harus segera menyosialisasikan dan mengawasi keputusan tersebut terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem PKWT, jangan sampai semangat dari putusan MK tersebut diabaikan pelaksanaannya oleh perusahaan-perusahaan yang tidak pro-pekerja," ujarnya.

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu yang relatif pendek, (paling lama 2 tahun) dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sama dengan waktu perjanjian kerja pertama, dengan ketentuan seluruh masa perjanjian tidak boleh melebihi 3 tahun.

Senada dengan Herlini Amran, anggota Komisi IX DPR RI lainnya, HM Martri Agoeng, menuturkan bahwa Kemenakertrans harus secepatnya berkoordinasi dengan DPR untuk menerbitkan petunjuk pelaksanaan dari putusan MK ini, agar tidak muncul berbagai gejolak akibat penafsiran yang berbeda.

Semangat putusan MK untuk melindungi hak berserikat, jaminan sosial, upah, masa kerja, dan waktu kerja, menurut dia, harus dituangkan dalam sebuah petunjuk pelaksanaan yang aplikatif dengan kondisi di lapangan.

"Aturan yang tidak tegas saat ini telah mengakibatkan rendahnya perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja, terutama untuk pekerja dengan sistem hubungan kerja PKWT dan `outsourcing`. Putusan MK ini telah berupaya melindungi hak-hak normatif pekerja tersebut," katanya.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.