Pemerintah Inginkan Bentuk Dua BPJS

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Merdeka.com
    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    MERDEKA.COM. PT. Wijaya Karya (Wika) Tbk tengah bersiap mengerjakan proyek pembangunan hotel berbintang di kawasan Masjidil Haram, Arab Saudi.Wika menjadi sub kontraktor dari kontraktor besar Timur Tengah, Bin Ladin Group yang merupakan keluarga pendiri Al-Qaidah. …

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menginginkan pembentukan dua lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) apabila amandemen Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) BPJS telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.


"Kalau UU BPJS dan SJSN disetujui kita akan membuat paling tidak membuat dua BPJS," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo seusai menghadiri rapat panitia khusus (pansus) pembahasan RUU BPJS di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis.


Menkeu menjelaskan, BPJS pertama akan difungsikan sebagai badan penjamin asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian sedangkan BPJS kedua akan berfungsi sebagai badan penjamin pensiun dan hari tua.


"BPJS yang pertama itu lingkupnya untuk menjalankan kegiatan untuk kesehatan, untuk kecelakaan kerja dan kematian, karena pengelolaan dananya `short term`, tetapi BPJS dua yang akan kita bangun adalah BPJS yang mengelola pendanaan jangka panjang untuk pensiun atau jaminan hari tua," ujarnya.


Namun untuk menjaga ketahanan fiskal pemerintah, proses pembentukan dua lembaga yang akan dikelola oleh badan hukum yang menjalankan prinsip wali amanat itu, akan berlangsung secara bertahap.


Pemerintah akan fokus membentuk lembaga BPJS yang menjalankan fungsi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian dengan modal awal sebesar Rp2 triliun, terlebih dahulu.


"Untuk menjaga fiskal bahwa secara fiskal itu baik, kita tidak bisa langsung semua, kita harus ada tahapan, kita akan mulai dengan kesehatan," kata Menkeu.


Sementara, mengenai perdebatan pemerintah dengan DPR terkait UU pembentukan BPJS, Menkeu mengatakan pemerintah telah menemukan titik temu dengan DPR untuk mengatur hal tersebut dalam bentuk ketetapan dan sejumlah pengaturan terbatas.


"Sekarang kita mencapai kesepakatan bahwa BPJS akan diatur dalam bentuk ketetapan dan sejumlah pengaturan terbatas, itu istilahnya sehingga nanti kita ada titik temu," ujarnya.


Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga telah mengajukan revisi 263 Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) yang siap dibahas pada masa sidang ini.


Pemerintah juga telah melakukan revisi dengan memangkas pasal dan bab dalam draf RUU BPJS dari sebelumnya 54 pasal dan 16 bab menjadi 24 pasal dan 12 bab.


"Dalam revisi itu 263 DIM siap dibahas, dari jumlah tersebut 18 DIM dengan tanggapan tetap, 22 DIM dalam perubahan redaksional, 25 DIM perubahan substansi, 143 DIM dihapus dan 55 DIM masuk dalam penambahan substansi," ujarnya


Dalam pengajuan revisi tersebut pemerintah menghapus 143 DIM dan beberapa pasal dengan pertimbangan RUU BPJS merupakan turunan dari UU SJSN sehingga RUU tersebut tidak perlu memenuhi ketentuan yang sudah ada dalam SJSN.


"Memang nanti akan membahas substansi (dalam masa sidang ini) tetapi intinya kita tidak akan mengulang apa yang ada dalam UU SJSN dengan mengatur (lagi) di BPJS," ujarnya.


Menkeu mengharapkan BPJS ini akan cepat terwujud karena pemerintah dan DPR ingin membuat suatu sistem jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dengan sifat memberikan pelayanan dasar terutama bagi para pekerja informal dan masyarakat miskin, tidak hanya bagi para pegawai negeri dan para pekerja sektor formal.


"Kita jadikan ini satu yang sukses tapi kita yakinkan agar sistem jaminan sosial ini jangan menjadi beban seperti negara-negara maju yang mengalami permasalahan karena sistem jaminannya terlalu agresif dan tidak dikelola dengan cukup baik, pemerintah berniat untuk menjadikan ini sukses," katanya.


Hadir dalam pembahasan tersebut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.


Pemerintah dan DPR mengharapkan pembahasan RUU BPJS ini akan selesai dalam 47 hari masa sidang sehingga dapat diajukan dalam sidang paripurna pada 15 Juli 2011.



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...

Artikel Bisnis Terpopuler

POLL

Apakah kandidat nama cawapres Jokowi yang beredar sekarang sudah sesuai dengan harapan Anda?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat