Pemerintah Klaim KTT G20 Sumbang PDB ke Negara Rp7,5 Triliun

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah RI mengklaim kegiatan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali telah menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar USD533 juta atau Rp7,5 triliun pada tahun ini. Sebagian besar uang ini berputar di Bali.

Ini diharapkan bisa membangkitkan Bali yang sektor pariwisatanya terpuruk selama pandemi. Demikian disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers kesiapan KTT G20 di Bali International Convention Center, Sabtu (12/11).

"Kita tahu selama pandemi kemarin Bali sangat menderita. Sekarang kita berharap ini bisa mengobati luka yang begitu dalam di Bali selama dua tahun yang lalu," jelas Luhut.

Luhut juga memaparkan, konsumsi domestik yang didorong rangkaian G20 ini diperkirakan naik sampai Rp1,7 triliun. Dia juga mengklaim agenda ini berhasil meningkatkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33.000 orang, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, UMKM, dan MICE (meeting, incentive, conference, exhibition).

Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini menurutnya momentum bersejarah, yang akan terulang kembali 20 tahun mendatang.

"Selangkah lagi kita akan menuntaskan kepemimpinan indonesia dalam membawa arah G20, dari Bali kita ingin mengajak dunia untuk pulih bersama, untuk bangkit lebih kuat, dengan bergotong royong serta membawa kedamaian bagi masyarakat dunia," jelasnya.

Luhut mengatakan, aura persahabatan dan kedamaian di Bali akan membuat terkesan para pemimpin dunia yang akan hadir pada 15-16 November. Dia juga yakin Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi baru dunia.

"Kita melihat adanya harapan baru dengan dipegangnya presidensi G20 di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak pada ekonomi nasional maupun Bali pada khususnya, tapi juga kepercayaan internasional bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam percaturan global dan merupakan tempat investasi yang sangat sangat strategis," jelasnya.

"Ini dilihat dari banyaknya permintaan (pertemuan) bilateral dengan Presiden Joko Widodo dan permintaan Presiden Joko Widodo untuk mengatur pertemuan-pertemuan bilateral," pungkas Luhut. [pan]