Pemerintah Masih Hitung Kelebihan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah masih membahas besaran kelebihan biaya atau cost overrun dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Rencananya, proyek ini akan rampung dan beroperasi pada 2023 mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya masih membahas besaran kelebihan tersebut. Biaya ini rencananya juga akan ditanggung pemerintah melalui dana APBN.

"Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost overrun. Tentang cost overrun ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan karena cost overrun ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (26/7).

Proyek yang digarap konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China ini jadi salah satu proyek strategis nasional. Bahkan, uji coba operasinya ditarget pada akhir 2022, bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Wahyu mengaku, Kementerian Keuangan masih membahas besaran kelebihan biaya proyek. Sementara, dari pihak Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berfokus pada pembangunan proyek strategis.

"Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," kata dia, yang juga menjabat Ketua KPPIP.

Biaya Bengkak Rp16,8 Triliun

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Eri Satriana mengaku pihaknya telah diminta oleh Kementerian BUMN untuk melakukan audit terkait cost overrun dari proyek KCJB.

"Untuk penghitungannya sendiri, BPKP hanya melakukan (audit) cost overrun untuk biaya pembangunan saja, sedangkan biaya operasional setelah kereta cepat beroperasi nantinya tidak termasuk dalam biaya cost overrun," kata Eri saat berbincang dengan Liputan6.com.

Menurut catatannya, angka cost overrun saat ini sebesar USD 1.176 miliar. Angka ini setara dengan Rp16,8 triliun. "Angka cost overrun tercatat Rp 16,8 Triliun," kata dia.

Terkait hal ini, Eri mengaku telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk bisa melakukan penyesuaian cost overrun proyek KCJB.

"BPKP juga sudah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat menyesuaikan cost overrun sesuai dengan reviu yang telah dilakukan. Terkait apakah sudah dikonsultasikan silakan dikonfirmasi kepada pihak yang meminta penugasan menghitung biaya cost overun kepada BPKP. Karena BPKP berkewajiban memberikan hasil reviu kepada pihak yang meminta," papar Eri. [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel