Pemerintah Masih Punya PR Meski Ekonomi Tumbuh Positif

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2022 sebesar 5,72 persen (yoy). Tingginya pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun ini dinilai terjadi karena perbandingan basis yang rendah (low base effect) dari tahun lalu.

"Pertumbuhan ekonomi terjadi karena low base effect atau basis yang rendah," kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (7/11).

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, capaian tersebut dinilai masih baik. Jika dibandingkan antar kuartal, pada kuartal ketiga ini terjadi pertumbuhan 1,81 persen (qtq).

"Dibandingkan secara QtQ tetap tumbuh 1,8 persen, artinya ini hal yang baik," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (7/11).

Namun berdasarkan data, pertumbuhannya di kuartal III lebih rendah dari kuartal II yang yang tumbuh 3,72 persen (qtq). Walau demikian, Airlangga mengatakan pertumbuhan di kuartal III ini akan menjadi bekal yang cukup baik untuk menghadapi tahun 2023.

Hanya saja memang, pemerintah perlu melihat perkembangan setiap sektor dengan detail. Untuk itu, beberapa kebijakan yang dibuat dalam rangka penahan ekonomi akibat pandemi akan dikaji ulang dan diberhentikan.

Seperti kebijakan diskon PPnBM dan diskon pajak untuk pembelian properti. Dua kebijakan ini akan dihapus ketika memasuki tahun 2023. "PPnBM tidak dilanjutkan tahun depan, properti juga. Kalau situasi sudah pulih kita hentikan program tersebut dan alihkan ke sektor lain," kata dia.

Sehingga, dia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melaju hingga tahun depan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai instrumen kebijakan agar ekonomi nasional tetap cerah meskipun ada tantangan resesi global.

Mulai dari pelonggaran mobilitas masyarakat yang sejalan dengan pengendalian Covid-19. Dalam hal fiskal, shock absorber melalui program PEN, stabilitas harga pangan dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Selain itu ada juga peningkatan kualitas SDM dengan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan keahlian atau mendapatkan keahlian baru. Kemudian pengembangan program UMKM dengan digitalisasi UMKM.

Program tersebut juga disokong dengan pembiayaan UMKM lewat KUR. Melanjutkan program restrukturisasi kredit atau reform struktural sebagai implementasi UU Cipta Kerja. Ada juga hilirisasi industri sepanjang suplai chain dan penurunan emisi karbon, ekonomi hijau dan pembangunan infrastruktur. [azz]