Pemerintah Menyempurnakan Standar Kompetensi PLRT

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) melakukan penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan Careworker untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik worker yang hendak bekerja di luar negeri.

"Pemerintah segera menuntaskan penmyempurnaan standar kompetensi TKI dengan melibatkan ahli pakar hukum, bahasa dan psikologi. Yang ditekankan adalah kematangan emosional, penguasaan bahasa dan legal capacity agar sadar hak dan kewajiban hukum di negara penempatan," katanya dalam diskusi publik di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Selasa.

Menakertrans mengungkapkan ia telah mengintruksikan BNP2TKI dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) agar berkoordinasi untuk menyempurnakan SKKNI dan sertifikasi kompetensi TKI, terutama sektor domestik worker yang berprofesi sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Saat ini, SKKNI bidang Tata Laksana Rumah Tangga dan Careworker telah ditetapkan dan diberlakukan sejak tahun 2005 dan terdiri atas kompetensi Umum, kompetensi keterampilan teknis dan kompetensi bahasa.

Muhaimin mengatakan sebelum berangkat ke luar negeri, para TKI harus lulus tes dan memiliki sertifikasi kompetensi kerja sehingga dapat bekerja dengan baik di lingkungan rumah tangga dengan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

"Selain menguasai keterampilan teknis yang berhubungan dengan urusan kerja rumah tangga, para TKI pun harus menguasai bahasa agar tidak menimbulkan masalah komunikasi serta mengerti `legal capacity` agar sadar hak dan kewajiban hukum di negara penempatan," kata Muhaimin.

Dengan pengetahuan dan kesadaran hukum, para TKI diharapkan akan dapat menghindari masalah-masalah yang terkait dengan hukum di negara penempatan.

Menakertrans juga menginstruksikan Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) agar melakukan audit kembali seluruh BLK LN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri).

"Seluruh PPTKIS dan BLKLN wajib melaporkan seluruh data mengenai peltihan TKI yang dilakukan secara akurat dan tepat waktu untuk dijadikan dasar dalam proses monitoring dan audit," kata Muhaimin.

Pemerintah disebutnya tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada PPTKIS ataupun BLKLN yang melanggar instruksi penyempurnaan dan penertiban Pelatihan dan Sertifikasi bagi TKI PLRT itu.

Plt Dirjen Binalattas Abdul Wahab Bangkona mengatakan untuk melengkapi standar kompetensi TKI pemerintah juga akan membenahi mekanisme Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) untuk membekali calon TKI dengan pengetahuan kondisi kerja dan resiko bahaya kerja, serta pemahaman hukum di negara penempatan


"Menakertrans telah menerapkan Peraturan Menteri No.23/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon TKI di Luar Negeri yang mewajibkan pelaksanaan pelatihan minimal 200 jam. Ini yang harus kita tingkatkan aspek pelaksanaan dan pengawasannya

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.