Pemerintah Mulai Rumuskan Kebijakan PNS Tak Harus Kerja di Kantor

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah melakukan perumusan kebijakan fleksibilitas bekerja atau flexible work arrangement (FWA) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kebijakan tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan produktivitas kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Nanik Murwati menyampaikan bahwa pihaknya bersama Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN) melakukan survei berkaitan fleksibilitas bekerja. Survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang lebih komprehensif dari para ASN.

"Survei ditujukan bagi ASN baik yang bertugas di instansi pusat maupun di daerah. Pengisian survei diperpanjang hingga 7 November 2022," jelasnya dikutip dari laman KemenPAN-RB di Jakarta, Rabu (26/10).

Sebelumnya, wacana work from anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tantangan baru yang sangat mungkin terjadi dalam birokrasi pemerintahan.

Wacana WFA ini muncul dari praktik work from home (WFH) yang berjalan baik dan efektif selama pandemi Covid-19.

WFH sejatinya merupakan pengejawantahan dari flexible working arrangement (FWA), yakni konsep bekerja bagi pegawai dengan keleluasaan lokasi kerja, sehingga tidak menjadikan kantor sebagai satu-satunya ruang dan waktu untuk berkontribusi pada pekerjaan.

Bekerja bisa dilakukan di rumah, kafe, atau coworking space yang kini tengah menjamur. Konsep ini semakin populer sejak semakin menjamurnya perusahaan rintisan (start-up company) yang sarat akan kemutakhiran teknologi.

Tantangan Kerja dari Mana Saja untuk PNS

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa rencana kebijakan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa berdampak terhadap uang tunjangan. Tapi di sisi lain, pengeluaran APBN bakal lebih terjaga.

"WFA ASN akan lebih efisien, tentu efisien dalam arti anggaran. Karena mereka kan enggak perlu ke kantor dan sebagainya," kata Trubus kepada Liputan6.com, Minggu (15/5).

Dengan tidak bekerja ke kantor, otomatis alokasi anggaran untuk tunjangan dalam bentuk uang lembur bakal banyak berkurang.

Meski bisa lebih menghemat APBN, Trubus menilai sistem kerja WFA belum tepat diimplementasikan saat ini. Utamanya karena kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh daerah Nusantara.

"Tapi untuk sekarang kita enggak siap, karena internetnya belum ada. Apalagi kabupaten/kota pemekaran, sampai sekarang enggak kerja. Cuman ngabisin anggaran doang," keluhnya. [idr]